Daftar Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1964

Pada tahun 1964, pemerintah republik Indonesia berhasil menelorkan 36 produk undang-undang. Berikut ini daftarnya.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1962 TENTANG POKOK-POKOK PERUMAHAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 40) MENJADI UNDANG-UNDANG
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 BANK TABUNGAN NEGARA
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS BAHAN BANGUNAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 70), MENJADI UNDANG-UNDANG.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1963 TENTANG PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DAN PENGELUARAN HASIL-HASIL TEMBAKAU DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ITU KE DALAM PEREDARAN BEBAS (LEMBARAN... -.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1963 TENTANG TELEKOMUNIKASI.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO 63) MENJADI UNDANG-UNDANG.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1964 PEMUNGUTAN BEA-BEA, CUKAI-CUKAI DAN SUMBANGAN-SUMBANGAN WAJIB PAJAK ISTIMEWA (SWI) DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1964 PEMUNGUTAN BEA-BEA, CUKAI-CUKAI DAN SUMBANGAN-SUMBANGAN WAJIB PAJAK ISTIMEWA (SWI) DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU.
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1964 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 1) TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 65) TENTANG PENETAPAN MENJADI UNDANG-UNDANG....
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1964 GERAKAN SUKARELAWAN INDONESIA.
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 PERNYATAAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA TETAP SEBAGAI IBU KOTA NEGERA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NAMAJAKARTA
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MEDAN DAN DI JAKARTA.
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA.
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT ISULAWESI TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 47 PRP TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT ISULAWESI UTARA-TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN-TENGGARA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 7) MENJADI UNDANG-UNDANG.
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR.
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA (LEMBARAN NEGARA T
17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 BAGI HASIL PERIKANAN.
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964 WAJIB KERJA TENAGA PARA-MEDIS.
20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.
21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO.38 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU
22. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 PENGADILAN LANDREFORM.
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944
25. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN TAHUN 1932
26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATURAN BEA MATERAI 1921
27. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1964 PEMBERIAN PERANGSANG PENANAMAN MODAL.
28. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1964 PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERSEROAN/PAJAK PENDAPATAN.
29. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1964 PENGECUALIAN BEBERAPA MACAM PENYUSUTAN-PENYUSUTAN DAN PENGELUARAN-PENGELUARAN TERTENTU DARI LABA PERUSAHAAN
30. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1964 PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI PEMBANGUNAN TAHUNAN 1964
31. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1964 PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI KONFRONTASI TAHUN 1964
32. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM
33. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 PERATURAN LALU LINTAS DEVISA
34. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG
35. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
36. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATASANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1963 (UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN1963 LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1963 NO. 91)
37. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1964 PUNGUTAN ISTIMEWA ATAS IMPOR UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN RAYA LINTAS SUMATERA
38.