Batas Usia Pensiun PNS 58 Tahun Masih Abu-abu?

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah disahkan oleh DPR-RI pada Desember lalu. Gaung pengesahannya cukup lantang di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Bahkan disertai hati yang berbunga-bunga karena batas usia pensiun dinaikkan dari 56 menjadi 58 tahun sementara pejabat eselon I dan II menjadi 60 tahun. Hati berbunga paling banyak dirasakan oleh mereka yang berusia 55 sampai 56 saat ini, karena mereka berpikir masa pensiunnya menjadi lebih lama. Benarkan demikian?

Sebagaimana Undang-Undang lainnya di seluruh dunia, penerapannya tidak serta-merta atau otomatis diterapkan pada disahkan. Artinya, penerapan sebuah UU sebenarnya masih membutuhkan waktu minimal 1 tahun setelah diundangkan. Demikianlah dengan UU ASN. Tidak serta-merta diterapkan pada saat disahkan, atau tidak langsung diberlakukan pada tahun 2014 ini.

Penerapan UU ASN masih butuh waktu satu, dua atau tiga tahun untuk benar-bernar diterapkan bagi seluruh PNS. Mengapa demikian? Ya, alasannya karena masih menunggu penyusunan dan pengesahan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah. Apalagi, penyusunan dan pengesahan Peraturan Pemerintah tidak pernah berbarengan dengan penyusunan, pembahasan dan pengesahan UU-nya.

Terkait dengan UU ASN, para abdi negara diharapkan dapat bersabar untuk menunggu hingga beberapa peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya disusun dan disahkan. Apalagi bagi mereka yang sudah mendekati batas usia pensiun di tahun 2014 ini. Jangan dulu berbunga hatinya, pak. Sebab, penerapan batas usia pensiun PNS 58 tahun itu masih abu-abu alias belum jelas. Alasan prinsip masih abu-abu-nya BUP PNS ini karena  Peraturan Pemerintah tentang hal itu belum dibahas dan disahkan oleh Presiden; Kemudian, Kriteria BUP-nya belum jelas. Apakah diterapkan secara merata untuk seluruh PNS ataukah hanya PNS tertentu yang diangkat pada periode tertentu. Bahkan kriteria kapan waktu penerapannya juga belum jelas, mulai bulan apa tahun berapa?

Untuk bisa menerapkan UU ASN ini secara menyeluruh, pemerintah masih membutuhkan waktu dan tenaga untuk menyusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait pasal-pasal dalam UU ASN. Berikut ini daftar Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang masih harus disusun dan disahkan:

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH {RPP]

RPP Tentang Administrasi dan Kompetensi PNS
RPP Tentang Jabatan Fungsional PNS
RPP Tentang Jabatan Pimpinan Tinggi PNS
RPP Tentang Pengisian Jabatan ASN Tertentu dari TNI dan Polri
RPP Tentang Hak dan Kewajiban Pegawai ASN
RPP Tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan PNS
RPP Tentang Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS
RPP Tentang Pangkat dan Jabatan PNS
RPP Tentang Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pola Karier Promosi dan Mutasi PNS
RPP Tentang Penilaian Kinerja PNS
RPP Tentang Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan dan Fasilitas Lain PNS
RPP Tentang Disiplin PNS
RPP Tentang Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali PNS
RPP Tentang Pengelolaan Program Jaminan Pensiun PNS
RPP Tentang Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Bantuan Hukum Pegawai PNS
RPP Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
RPP Tentang PNS yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara
RPP Tentang Korps Pegawai PNS
RPP Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Pegawai ASN

RANGANGAN PERATURAN PRESIDEN [PERPRES]Perpres Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Komisi Aparatur Sipil Negara
Perpres Tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Lembaga Administrasi Negara
Perpres Tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Badan Kepegawaian Negara
Perpres Tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Batas Usia Pensiun PNS Menjadi 58 Tahun, Eselon I dan II 60 Tahun

-Akhirnya segenap PNS Republik Indonesia bisa bernafas lega setelah bertahun-tahun menunggu kepastian soal panmbahan batas usia pensiun (BUP). Kelegaan ini terjadi setelah pemerintah dan DPR-RI sepakat untuk mengesahkan UU Aparatur Sipil Negara atau ASN yang akan disahkan pada 20 Desember 2013. Dengan demikian, BUP PNS (yang kelak berubah menjadi ASN) bertambah dari 56 tahun menjadi 58 tahun, sementara yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II BUP-nya menjadi 60 tahun.

Hal lain yang menarik dari pengesahan UU ASN ini adalah, penghapusan jabatan eselon III, IV dan dst. Yang ada hanyalah jabatan fungsional, sehingga ASN menjadi sebuah profesi.

Para PNS ini kelak akan terseleksi secara alami. Yang malas akan
terdegradasi dan yang rajin akan terpromosi

Sistem penggajiannya pun akan berubah. Kalau selama ini PNS yang malas dan rajin, yang pintar dan bodoh jika memiliki pangkat/golongan ruang atau eselon yang setara akan menerima gaji dan tunjangan yang setara pula. Kelak, hal ini tidak akan berlaku lagi. PNS malas, bodoh dan tidak tahu kerja akan menerima upah yang kecil, dan ASN (PNS) yang rajin atau tahu kerja akan menerima upah yang lebih.

Sementara itu, pengangkatan dan penempatan ASN (PNS) menjadi kewenangan Sekretaris Daerah dan bukan kewenangan Kepala Daerah. Hal ini diterapkan untuk menghapus politisasi PNS oleh para kepala daerah.

Lalu, jika Anda seorang PNS, apakah Anda termasuk dalam kelompok rajin, pintar, tahu kerja sesuai tupoksi atau termasuk kelompok malas, bodoh, tidak tahu bekerja sesuai tupoksi? Jawablah sendiri sesuai fakta diri Anda dan siap-siaplah untuk menghadapi kenyataan untuk menerima promosi atau menerima degradasi. 

Digodok Peraturan Kewenangan Penuh Sekda Terhadap PNS

Sudah menjadi rahasia umum, di era otonomi daerah saat ini, kewenangan mengatur, menganngkat memberhentikan, me-nonjob-kan PNS di daerah "mutlak" di tangah kepala daerah. Akibatnya, penempatan sesorang dalam jabatan tertentu tergantung maunya kepala daerah walau jabatannya tidak sesuai kompetensi PNS bersangkutan. Apalagi bagi yang ketahuan memiliki kecenderungan mendukung lawan politik, siap-siaplah untuk dicopot dari jabatan dan di-nonjob-kan. Karena semua tergantung apa maunya kepala daerah, kompetensi pendidikan dan keterampilan seorang PNS tidak menjadi modal untuk menduduki jabatan yang sesuai. Yang penting seseorang rajin semuka (setor muka) atau carmuk (cari muka) pasti dijamin dapat jabatan OK.
Fenomena demikian menjadi penyebab impotensi bagi Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Malah Baperjakat telah dipelesetkan di kalangan PNS tertentu sebagai badan pertimbangan sejawat terdekat. Yang lebih parah lagi ketika tim sukses kepala daerah ikut nimbrung masuk dalam tim "baperjakat", maka lengkaplah kegalauan PNS.
Nah, mengatasi masalah kegalauan PNS tersebut, saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) saat ini sedang menggodok aturan yang mengatur kewenangan mutlak sekretaris daerah (sekda) terhadap pegawai negeri sipil (PNS). Kabar ini dikemukakan oleh Menteri PAN-RB, Azwar Abu Bakar, kepada harian FAJAR usai membawa kuliah umum di Kampus LAN RI, Antang, Makassar.
Menurut Menteri, untuk memperkecil pengaruh politik di lingkup pemerintahan daerah, maka ada pemikiran kuat dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan membuat rancangan undang-undang tentang kewenangan sekda.
"Kita ingin Sekda itu menjadi pembina utama kepegawaian di daerah. Selama ini banyak pengaruh politik ke PNS dan itu kurang sehat," ungkap Azwar Abu Bakar, kepada Fajar, Selasa, 24 April.
Rancangan undang-undang itu, kata dia, sedang digodok di DPR RI. Menurut Abu Bakar, agenda terakhir sisa menunggu paripurna DPR RI.
Menurutnya, revisi UU Pemerintahan Daerah itu dibuat guna menghindari intervensi politik yang terlalu jauh di tubuh birokrasi. "Sekarang ini, proses mutasi sudah cenderung memecah belah birokrasi, sehingga merugikan rakyat dan membuat birokrasi tidak lagi produktif," papar mantan pelaksana tugas Gubernur Aceh ini.
Selama ini, kata Azwar, berkembang anggapan jika kepala daerah menunjuk kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berdasarkan kedekatan pribadi atau balas budi lantaran orang tersebut menjadi anggota tim sukses saat pemilukada. "Jika pusat ingin serius menghentikan praktik-praktik semacam ini, maka harus ada reformasi dari sisi aturan," ungkap dia.
Sementara itu pelaksana tugas Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Panani, yang turut hadir mengatakan, rancangan undang-undang terkait kewenangan sekda memang diperlukan sebagai penyempurnaan pembinaan kepegawaian di daerah. Aturan tersebut dinilai memberikan otoritas kepada sekda demi memperlancar birokrasi. Selama ini proses promosi dan pengangkatan PNS di berbagai daerah sarat berbagai penyimpangan.
Azwar Abu Bakar menjelaskan, ada tiga masalah besar dalam pembangunan di negara ini. Yakni, birokrasi yang lamban dan masih gemuk sehingga lambat dan belum profesional. Selain itu, korupsi yang banyak ditemukan dan penyelewengan, penyalahgunaan keuangan negara di berbagai instansi negara serta infrastruktur yang belum memadai dan anggaran pemeliharaan masih kecil. Sumber: Fajar

Ini Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Jabatan Fungsional

PERATURAN-PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL

1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor; 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor; 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, TeknikTata Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan;
7. Keputusan Presiden Nomor : 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor: 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Ol/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 180/KPTS/M/2008 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya.
12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya.
13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya.
14. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya.
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/6/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara : 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/1999 jo. Nomor : 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 117/KEP/M.PAN/10/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/36/M.PAN/II/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
22. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsiona! Pustakawan dan Angka Kreditnya;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; 47/KEP/M,PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
26. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya;
28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 24/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
29. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya;
30. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya.

Mengenal Jenis-jenis Tunjangan bagi PNS

PNS di seluruh Indonesia ada jutaan banyaknya.Namun, dari sekian banyak, hanya sedikit yang tahu berapa besar tunjangan yang diterima (di luar gaji pokok yang hampir setiap tahun naik sekitar 10%). Jenis-jenis tunjangan yang diterima oleh seorang PNS ada bermacam-macam, tergantung jabatan yang dipegang, baik jabatan struktural, maupun jabatan fungsional. Selain jabatan, ada tunjangan lain-lain yang tidak terkait dengan jabatan, yakni tunjangan isteri dan  anak (keluarga), tunjangan beras (pangan), tunjangan Tapperum, tunjangan askes dan pajak.  

Secara rinci, jenis-jenis tunjangan bagi PNS dapat diuraikan sebagai berikut:

I.. Tunjangan Jabatan Struktural:

No	Eselon	Jumlah Tunjangan
1	IA	5,500,000
2	IB	4,350,000
3	IIA	3,250,000
4	IIB	2,050,000
5	IIIA	1,260,000
6	IIIB	980,000
7	IVA	540,000
8	IVB	490,000
9	VA	360,000

II. Tunjangan Jabatan Fungsional :

a. Fungsional Terampil:

No	Jabatan	Jumlah Tunjangan
1	Pelaksana Pemula	220,000
2	Pelaksana	240,000
3	Pelaksana lanjutan	265,000
4	Penyelia	500,000

b. Fungsional Ahli:

No	Jabatan	Jumlah Tunjangan
1	Pertama	300,000
2	Muda	600,000
3	Madya	850,000

c Fungsional Profesi:

No	Jabatan	Jumlah Tunjangan
1	Pertama	325,000
2	Muda	750,000
3	Madya	1,200,000
4	Utama	1,400,000

III. Tunjangan Keluarga dengan pembagian :

a.       Tunjangan Istri/Suami : 10 % dari gaji  pokok,

b.      Tunjangan anak 2 % dari gaji pokok maksimal untuk 2 orang anak.

IV. Tunjangan Pangan yakni tunjangan yang dulunya berupa ransum dalam bentuk beras sebanyak 10 kg/orang yang masuk dalam daftar gaji, namun kini telah diuangkan.  Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor Per-57/PB/2009 Tanggal 30-11-2009, tarif beras ditetapkan sebesar Rp 4.950,- per kg. Dengan demikian, tunjangan pangan yang akan diterima seorang PNS adalah Rp4.950 x 10 x jumlah orang dalam daftar gaji. Sedangkan berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan No 67/PB/2010 tanggal 28 Desember 2010, tunjangan beras dalam bentuk uang naik menjadi Rp 5.656 /kg dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010.

V. Tunjangan Lain yang tidak Diterima Langsung. Tunjangan ini diberikan kepada PNS namun langsung ditransfer ke rekening lembaga pengelola.

Tunjangan pajak (PPh 21). Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

   

VI. Tunjangan Umum
Bagi PNS yang tidak mendapatkan tunjangan struktural maupun tunjangan fungsional mendapat tunjangan fungsional umum yangg besarnya sbb:

No	Gol	Jumlah Tunjangan
1	IV	195,000
2	III	185,000
3	II	180,000
4	I	175,000

VII. Tunjangan Khusus Papua

Tunjangan Khusus Papua diberikan kepada PNS, Hakim, Anggota TNI/Polri termasuk calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/bertugas di Provinsi Papua. Tunjangan ini diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 2002 tanggal 31 Agustus 2002.

VIII. Tunjangan Risiko

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di K/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.

Jenis-jenis tunjangan kompensasi kerja antara lain:

1. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di lingkungan BPTN
2. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi
3. Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Permasyarakatan
4. Tunjangan Pengamanan Persandian
5. Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional
6. Tunjangan Pengelola Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional RI
7. dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dari penghasilan PNS, yang bersangkutan mendapatkan potongan dari gaji bersih. Potongan ini masing-masing:

a. Tabungan Perumahan Pegawai (Untuk Bappertarum)

No.	Golongan	Jumlah Tunjangan
1.	I	3.000
2.	II	5.000
3.	III	7.000
4.	IV	10.000

b. Potongan Askes (Asuransi Kesehatan untuk PT Askes). Besaran tunjangan Askes adalah sebesar 10% x (gaji pokok + tunjangan keluarga)

Seputar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PNS

In the government bureaucracy known career positions, ie positions within the bureaucracy that can only be occupied by civil servants. Position career can be divided into two, namely the structural position and functional position.

Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.

A. Larangan memangku jabatan rangkap

PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap

PP no. 47 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP no. 29 tahun 1997 tentan PNS yang menduduki jabatan rangkap

PP no. 30 tahun 1980 tentang peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no.53 tahun 2010)

53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli) , pengganti PP no. 30 tahun 1980

B. Pembebasan dari Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, atau

Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966,

Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya,

Tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau

Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

C. Pengecualian untuk memangku Jabatan rangkap

PP no 29/1997 Pasal 2 ayat (2) untuk Jabatan Jaksa dan Peneliti

PP no 047/2005 Pasal 2 ayat (2) selain jabatan Jaksa dan Peneliti ditambah Perancang

Permendiknas no 67 tahun 2008 tentang pengangkatan pimpinan PTN Pasal 2 : dosen di lingkungan kemendiknas dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Fakultas

SE Dirjen no 2705 tentang pengangkatan pimpinan PTS

PP no 37 tahun 2009 pasal 18 ayat (1) s/d (6). PNS dosen yang sudah bertugas sebagai dosen paling sedikit 8 tahun dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar Perguruan Tinggi, dibebaskan sementara dari jabatan apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen dan semua tunjangan yang berkaitan dengan tugas sebagai dosen diberhentikan sementara.

Kepmenkowasbangpan no 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 pasal 26 : Dosen dibebaskan sementara dari tuga-tugas jabatannya apabila dtugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional dosen

D. Pengangkatan dalam Jabatan Struktural

Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan. Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural sesuai PP Nomor 13 Tahun 2002.

E. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsionall

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Produk hukum yang mengatur pengangkatan dalam Jabatan Fungsional adalah PP No. 16 tahun 1994 dan Keppres No. 87 tahun 1999.

Semoga bermanfaat,

Wass..

NF

Source: http://www.kopertis12.or.id/