PP No. 15 Tahun 2019 ttg PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

-

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2OI9

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;

b.    bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang  perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;

c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :     1.    Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a941;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor l23l;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1.    Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

a.    Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 2i, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162l';

b.    Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2l);

c.    Nomor 5l Tahun !992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 90);

d.    Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1993 Nomor 21);

e.    Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);

f.     Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O1 Nomor 49);

g.    Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 17);

h.    Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

i.     Nomor 9 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 25);

j.     Nomor 1O Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 23);

k.    Nomor 8 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 21);

l.     Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

m.   Nomor I 1 Tahun 201 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 24);

n.    Nomor 15 Tahun 2Ol2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 32);

o.    Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 57);

p.    Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 108); dan

q.    Nomor 3O Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 123), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya. dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Maret 2Ol9

PRESIDEN REPUBL.IK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Maret 2OL9

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

ttd

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

PP No. 36 Tahun 2014 Tentang Gaji Baru Anggota Polri

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Berikut ini adalah Tabel Gaji Baru anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan untuk isi lengkap PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dapat dilihat atau diunduh di bawah ini.

PP 35 Tahun 2014 ttg Gaji Baru TNI 2014.doc
PP 36 TAHUN 2014 ttg Gaji Baru Polri 2014.doc

PP 34 TAHUN 2014 TTG GAJI BARU PNS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

INI TABEL GAJI BARU PNS TAHUN 2014

 

PP 34 THN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Uhuyyy.... Gaji PNS Tahun 2014 PASTI Naik 45%

Waauuuw! Apa benar, gaji pokok PNS tahun 2014 akan naik sebesar 45%. Tidak masuk di akal kedengarannya. Lalu, harga barang naik berapa persen? Mengapa naik sebesar itu? Apakah semua PNS akan mengalaminya?
Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di antara PNS ketika mendengar kabar tersebut. Namun ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Masak, iya? La iyalaaaaahhhh. Benar, gaji PNS akan naik sebesar 45% mulai Januari tahun 2014. Kalau begitu luar biasa amat kalau gaji PNS naik sebesar 45%. Benar-benar sejahtera tu PNS. Pasti ini tersirat di benak masyarakat pada umumnya.
Tapi tunggu dulu menilai kalau kenaikan itu akan membuat PNS jadi sangat sejahtera. Sebab, secara sepintas kita melihat seperti itu. Tapi jika kita ikuti apa yang menjadi konsep pemerintah, maka ada sebagian PNS yang akan kecewa berat dengan kebijakan kenaikan PNSgaji sebesar 45% itu. Bukankah kenaikannya hampir setengah dari gaji pokok? Lah, kenapa harus kecewa berat? Lalu siapa kelompok PNS yang bakal kecewa berat dengan kenaikan gaji sebsar 45% itu?

MARI KITA PELAJARI TEORINYA.
Tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS atau lebih populer dengan singkatannya TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan, atau ada juga menyebutnya Tunjang Penghasilan Pegawai, ada juga yang menyebutnya sebagai TTP atau tunjangan tambahan penghasilan dll istilahnya) di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang sedang dan ada yang kecil. Demikian pula di satu daerah, TKD -nya juga tidak merata. Ada yang tinggi sekali (untuk kepala SKPD), ada yang sedang dan ada yang kecill.
Naaaahhh, mulai bulan Januari 2014, TKD di semua daeah akan  dihapus oleh pemerintah. Sebagai gantinya adalah remunerasi dengan besaran 45% dari gaji pokok. Besaran 45% ini disebabkan oleh penerapan reformasi birokrasi masih akan dievaluasi.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar, evaluasi penerapan reformasi birokrasi akan dilakukan akhir tahun 2013 ini. “Itu sebabnya remunerasi belum sepenuhnya akan dinikmati,” katanya.
Memang diakuinya, sampai saat ini instansi yang menikmati remunerasi sebesar 100% dari gaji pokok adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sedangkan remunerasi di lingkungan pemerintah daerah, baru akan dimulai pada angka 45% dari gaji pokok. Sebagai contoioh, seorang PNS dengan gaji pokok sebesar Rp3 juta per bulan, kelak akan mendapatkan tambahan remunerasi sebesar Rp1.350.000 per bulan dengan pembayaran dirapel dalam beberapa bulan. “Pembayaran baru bisa dijalankan tahun depan, disesuaikan dengan pembahasan nota anggaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan PNS,” katanya.
Dengan adanya tunjangan remunerasi itu, konsekuensinya seluruh PNS Pemda tidak boleh lagi menerima pendapatan lain di luar gaji pokok. Tidak ada lagi yang namanya honorariu-honorarium tim ini dan tim itu, panitia ini dan panitia itu. Selain itu, PNS daerah tidak diperkenankan lagi menerima uang rapat harian di daerah setempat.
“Jadi jangan dikira melalui remunerasi ini, maka PNS akan mendapat banyak. Intinya, optimalisasi anggaran yang ada di masing-masing daerah,” tandasnya.
Yang paling kecewa beratr dengan kebijakan pemerintah ini adalah para "boss" kercil di daerah alias pejabat eselon II yang salam ini "panen raya" setiap bulan dengan menerima TPP mulai dari sekitar Rp5 juta sampai Rp25 juta per bulan. Lewaaaat broooo. Tak ada lagi Rp5 juta sampai Rp25 juta itu. Dan yang paling mengalami perasaan sebaliknya justru PNS yang biasa menerima TPP kecil, termasuk para staf.
Penghasilan mereka akan naik signifikan bila menerima remunerasi 45% dari gaji pokok ini.
Sekadar referensi, TKD PNS dibayarkan lewat APBD yang sumbernya dari PAD. Besaran TKD ini berdasarkan eselonisasi dan jabatan. Di beberapa daerah, yang menikmati TKD besar adalah pejabat struktural, sedangkan PNS non eselon sangat rendah, ada yang bahkan hanya Rp500 ribu per bulan, sedangkan Sekda-nya menerima sampai Rp10 juta sampai Rp25 juta per bulan.
Coba dibayangkan, seandainya seorang Kepala Dinas dengan gaji pokok Rp4.500.000 dan tunjangan struktural sebesar RpRp2.500.000 plus tunjangan suami/isteri.anak dan beras sekitar Rp500.000, kemudian mendapat TKD lagi sebesar Rp7.000.000 misalnya, maka total yang diterima Rp14.500.000 per bulan. Naaaaahhh, ketika remunerasi diberlakukan mulai Januari 2014, maka penghasilan sang kepala dinas akan mengalami penurunan cukup besar. Contoh perhitungannya: Gaji pokok Rp 4.500.000 ditambah remunerasi 45% dari gaji pokok sebesar Rp 2.025.000, tunjangan struktural Rp2.500.000, tambah tunjangan suami/isteri/anak dan beras Rp500.000 tanpa TPP, total yang akan diterima adalah Rp9.525.000. Tidak boleh ada honor ini dan honor itu (kecuali korupsi). Berarti sang Kadis akan kehilangan pendapatan sebesar Rp 4.975.000.
Berbeda dengan staf atau pejabat eselon III dan IV. Misalnya seorang staf dengan gaji pokok Rp2.500.000, tunjangan fungsional umum Rp185.000, tunjangan isteri/suami/anak dan tunjangan beras sekitar (misalnya) Rp400.000 serta TPP sebasar Rp500.000, maka tiap bulan menerima Rp3.585.000. Tapi ketika remunerasi berlaku 1 Januari 2014 nanti, maka dia akan menerima Gaji poko Rp2.500.000, remunerasi 45% sebesar Rp1.125.000, tunjangan istri/suami/anak dan beras Rp400.000 tanpa TPP, maka dia akan menerima gaji sebesar Rp4.025.000. Selisih naiknya sebesar Rp440.000. Hmmmm, lumayan dibanding para pembesar Dinas kehilangan separuh dari penghasilannya selama ini.
Dan satu hal yang harus dipegang adalah, bahwa MULAI JANUARI 2014 GAJI PNS NAIK 45% DARI GAJI POKOK TAPI HARUS KEHILANGAN TPP. Dan bagi para kepala SKPD, siap-siap untuk mengikat pinggang, karena pasti TPP yang besar selama ini sudah dijaminkan di Bank. Jika kelak TPP hilang sementara tagihan bank terus berlanjut, maka mau tidak mau gaji untuk keluarga digunakan untuk bayar kredit bank. Kaciaaaaaannnn deh luuuu. Bisa-bisa korupsi di daerah kian merajalela.

Gaji Bulan Ke-13 PNS Segera Cair

Sudah menjadi tradisi pemerintahan SBY, setiap tahun para PNS akan mendapat kenaikan gaji, di mana tahun 2013 ini kenaikan gaji PNS rata-rata sebesar 7%. Kenaikan gaji ini sudah terealisasi pada awal Mei 2013 lalu. Menyusul kenaikan gaji tersebut, pemerintah juga segera merealiasikan pembayaran gaji bulan ke-13 untuk PNS dan pensiunan. Diperkirakan, menurut rencana, pembayaran gaji bulan ke-13 itu akan direalisasikan pada bulan Juli 2013. Hal ini dilakukan agar pas dengan suasana merayakan bulan suci Ramadhan.

Jika pencairannya pada bulan Juli 2013 pada saat bulan Ramadhan dan menjelang lebaran, apakah gaji bulan ke-13 bagi PNS dan pensiunan disediakan untuk lebaran? Barangkali ini tidak lucu, karena sejak semula gaji bulan ke-13 tidak pernah ditargetkan untuk dimanfaatkan sebagai "kado" lebaran melainkan untuk membantu PNS dan pensiunan dalam menghadapi tahun ajaran baru bagi anak-anaknya. 

Pembayaran gaji bulan ke-13 tahun 2013 sebenarnya sudah sangat dinanti-nantian oleh para PNS di bulan Juni 2013, ini karena kebutuhan pendidikan anak-anak seperti biaya-biaya masuk sekolah bagi yang baru mau masuk TK, SD, SMP, SMA-SMK, atau perguruan tinggi, termasuk untuk pembelian buku pelajaran, pakaian seragam dan lain-lain. Kalau gaji bulan ke-13 nanti dibayarlan pada bulan Juli, sementara kebutuhan mendesak ada pada bulan Juni, maka mau tidak mau, PNS harus cari solusi (entah ngutang atau nguras tabungan) agar anak-anaknya bisa lancar melamar di sekolah baru, atau juga yang naik kelas (naik kelas juga butuh biaya, kan? Biaya buku dan pakaian seragam juga). 

Lalu, apakah kenaikan gaji 7% dan gaji bulan ke-13 bagi PNS dan pensiunan akan meningkatkan kesejahteraan PNS? Tidak juga. Coba dihitung berapa nilai kenaikan 7% dan gaji bulan ke-13 dibanding nilai inflasi yang terjadi ketika dikeluarkannya peraturan tentang kenaikan gaji dan gaji bulan ke-13 hingga saat akan direalisasikannya pembayaran kenaikan dan gaji dan gaji bulan ke-13 belas. Berapa persen nilai inflasinya? Belum lagi ketika harga BBM akan dinaikkan pada medio Juni ini. Premium naik sebesar Rp2.000 menjadi Rp6.500 per liter, sementara solar naik Rp1.000 menjadi Rp5.500. Dengan adanya inflasi ini, maka kenaikan gaji 7% dan pemberian gaji bulan ke-13 hanyalah "make up" untuk menutupi keterpurukan kesejahteraan PNS dan pensiunan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Sekedar informasi, selain tunjangan kinerja/remunerasi PNS, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kelima Belas Atas PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yaitu menjadi PP 22 Tahun 2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 April 2013. 

Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Terkait Kenaikan Gaji PNS, TNI, Polri dan Pensiunan

Ini adalah delapan peraturan pemerintah terkait dengan kenaikan gaji tahun 2013 untuk PNS, TNI, Polri, serta pensiunan.

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2013  TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2013  TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2013  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2013  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2013  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2013  TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2013  TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Ini Dia, Tabel Gaji PNS Tahun 2013 Sesuai PP Nomor 22 Tahun 2013

Anda lagi menunggu dan mencari-cari juknis gaji baru PNS, TNI dan Polri Tahun 2013? Setiap PNS, TNI dan Polri bahkan pensiunan pasti penasaran untuk mengetahui nilai kenaikan gajinya di tahun 2013 ini. Sebagaimana diumumkan pemerintah pada tahun 2012 lalu, bahwa di tahun 2013 ini seluruh PNS, TNI, Polri dan pensiunan akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 7% dari tabel gaji tahun 2012.
Berapa besar nilai  7%  dari gaji Anda tahun lalu? Berikut ini adalah tabel gaji khusus untuk Pegawai Negeri Sipil.

TABEL GAJI PNS TAHUN 2013. SILAKAN KLIK UNTUK MEMPERBESAR

Jika Anda ingin mendapatkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil, atau ingin mendapatkan tabel lengkap Gaji PNS tahun 2013, Anda dapat mengunduh tabel gaji PNS tahun 2013 di SINI.