Dana Perjalanan Dinas PNS Bakal Diubah Modelnya

Ini terkait terlalu banyaknya masalah penyalahgunaan dan penyimpangan dana perjalanan dinas bagi PNS yang terus menjadi sorotan. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufiqurrahman Ruki menyatakan, pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Kementrian/Lembaga (K/L) untuk mengkaji ulang sistem perjalanan dinas yang selama ini masih memiliki celah untuk diselewengkan. “Setiap ada ketidakpatuhan terhadap aturan, maka kita rekomendasikan untuk review the sistem ke semua Kementrian. Kita pikirkan cara-cara terbaik untuk mencegah kebocoran,” ujar Ruki di kantor Kementrian Keuangan, Senin (28/5).
Menurut mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, sejak tahun 2003, perjalanan dinas diterapkan dengan sistem lumsum, dimana jika pegawai negeri sipil (PNS) keluar daerah maka akan diberi dana tunai untuk membiayai tiket maupun hotel. Namun, saat ini sistem tersebut telah diubah menjadi at cost atau laporan perjalanan dinas. Tetapi nyatanya masih terdapat penyelewengan anggaran dinas.

“Nah jadi kelihatannya sistem ini masih harus disesuaikan lagi. Jadi sistem ini ternyata masih belum terlalu aman. Kita harus ciptakan sebuah sistem yang lebih bagus,”pungkasnya. (naa/jpnn)

Ini Dosa PNS Terkait Perjalanan Dinas

-Tahukah Anda bahwa ada dosa yang dilakukan PNS (walau tidak semua PNS, loh) ketika melakukan perjalanan dinas? Dosa ini telah ada sejak masa Orde Baru. Dosa ini juga yang menjadi pintu masuk bagi PNS untuk melakukan korupsi. Yah, korupsi kecil-kecilan tapi kalau sudah keseringan sudah jadi korupsi besar, bro.
Seperti yang dikemukakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  banyak 'dosa' yang dilakukan aparatur negara di pemerintah pusat maupun daerah. BPK menemukan kerugian negara, daerah hingga perusahaan yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah,  di mana salah satunya melalui anggaran perjalanan dinas fiktif.
Seperti dikutip detikFinance dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2011, selama periode tersebut BPK menemukan kerugian negara, daerah dan perusahaan sebanyak 2.319 kasus senilai Rp 1,66 triliun. "Kerugian negara, daerah dan perusahaan ini antara lain belanja fiktif, kekurangan volume pekerjaan dan barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, pemahalan harga (mark up), pembayaran honorarium dan biaya perjalanan dinas ganda, fiktif atau melebihi standar dan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi," demikian ditulis BPK.
BPK mencatat kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 697 kasus. Kemudian kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 402 kasus.
"Kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 358 kasus dan kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, fiktif dan atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 180 kasus," ungkap BPK.
Anggota Komisi XI DPR, Nusron Wahid mengatakan untuk mengurangi adanya penyimpangan maka anggaran perjalanan dinas harus ditekan.
"Yang harus dikurangi sebenarnya tidak hanya biaya dinas, tapi termasuk juga keseluruhan belanja barang. Sebenarnya di sinilah ajang koruptif dari aparatur negara, apalagi yang sifatnya rutin. Anggaran ini jumlahnya 50 sampai 60 persen, dari alokasi APBN kita, tiap tahun," ungkap Nusron, Rabu (2/5/2012).
Belanja barang itu, sambung Nusron meliputi biaya tiket, biaya rapat, ongkos panitia pengawasan, monitoring dan evaluasi, konsumsi rapat, dan tamu.
"Semua anggaran ini samar-samar memang susah diaudit. Tapi anggaran pendukung pembangunan inilah yang harus dikurangi. Masak belanja yang sifatnya overhead lebih besar dari dana investasinya." kata  Nusron seperti diberitakan oleh detikFinance.


BERITA LAIN TERKAIT PERJALANAN DINAS

PERJALANAN DINAS Uang Rakyat Dihambur-hambur
Pemborosan anggaran dengan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri dan perjalanan dinas sama saja menyakiti hati rakyat yang dipaksa berkorban ...

Perjalanan Dinas PNS Rp 18 Triliun Sudah Termasuk 'Jatah' Istri ...

Kemenkeu: Perjalanan Dinas Tanpa Keluarga‎
Kementerian Keuangan menegaskan tidak boleh ada pegawai negeri sipil (PNS) yang membawa keluarganya saat melakukan perjalanan dinas, ...

PNS Tidak Kompeten Dilarang Perjalanan Dinas

Metode Reimburse Cocok untuk Cegah Perjalanan Dinas Fiktif

Kemenkeu: Pejabat Tak Boleh Pergi Dinas Bawa 'Tim Gamelan'

Dahlan Mulai Pangkas Perjalanan Dinas Kementerian BUMN‎
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan program efisiensi di Kementerian BUMN sudah mulai diperluas dengan mengurangi jumlah perjalanan dinas.

Dahlan: BUMN Besar Stop Perjalanan Dinas

Dahlan Iskan Kaget PLN Punya Rekor 28.000 Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Rp18 Triliun, Diklat PNS Hanya Rp2,5 Triliun
Saat ini, lanjutnya, anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 18 triliun. Sementara untuk dilkat hanya dibutuhkan sekitar Rp 2,5 triliun “Masa ada yang bilang ...

Pangkas Perjalanan Dinas, Perbanyak Diklat

Menpan Kesal, Rp18 Triliun Dihamburkan untuk Biaya Perjalanan ...

Parah! Anggaran Perjalanan Dinas PNS Rp 18 Triliun
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN) Azwar Abubakar menyampaikan kekecewaannya terkait anggaran perjalanan dinas ...

Tewas di Hotel di Medan, Pejabat Kemenparek Sedang Dalam ...
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Turman Siagian sedang melakukan perjalanan dinas ke Medan, ...

Dana Bansos untuk Biaya Perjalanan Dinas
Dari hasil audit DPA dan kuitansi-kuitansi 2007, ada temuan penggunaan dana bantuan sosial untuk menutupi biaya perjalanan dinas untuk konsultasi dan ...

Dana Perjalanan Dinas DPRD Bojonegoro Bermasalah
Pasalnya, dana pos perjalanan dinas tersebut disinyalir digunakan tidak sesuai ketentuan. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bojonegoro Agus Misnanto mengaku ...

Wauw! PLN Punya Rekor 28.000 Perjalanan Dinas per Bulan

Jika Anda adalah PNS, TNI, Polri atau Karyawan BUMN/BUMND, kira-kira berapa kali perjalanan dinas yang dilakukan di lingkungan instansi Anda? Atau, dalam sebulan berapa kali Anda melakukan perjalanan dinas? Jawabannya pasti Anda bilang tidak tahu, kecuali brapa kali perjalanan dinas yang Anda lakukan.
Namun, tahukah Anda, bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki rekor yang luar biasa dalam catatan perjalanan dinas lembaga BUMN ini? Karena rekor luar biasa itulah, membuat Menteri BUMN Dahlan Iskan sempat tercengang.  Sebagai orang yang pernah menjabat Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan yang kini menjabat Menteri BUMN, tahu persis berapa anggaran perjalanan dinas PLN. Menurutnya perjalanan dinas PLN dalam satu bulan bisa mencapai 28.000 kegiatan. Berarti, dalam setahun bisa mencapai 336.000 perjalanan dinas. Wah, wah, wah. Dari jumlah tersebut lalu dibagi jumlah personil PLN secara keseluruhan yang mencapai  52.000 lebih orang, berarti rata-rata tiap orang melakukan perjalanan dinas sebanyak minimal 6 kali dalam setahun. Luar biasa!!!
Lalu apa kata Menteri BUMN tentang hal itu? Menurut Dahlan,  perjalanan dinas di Kemeterian BUMN saat ini relatif sangat kecil, sangat jauh jika dibandingkan dengan perjalanan dinas di PLN. Sehingga ketika di PLN dan mengetahui banyaknya jumlah perjalanan dinas, ia melakukan moratorium atau puasa perjalanan dinas selama 1 bulan.
"Kan di PLN juga saya pernah mengatakan puasa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), satu bulan penuh. Ternyata bisa," katanya.
Pada kesempatan itu, Dahlan juga meminta kepada perusahaan besar seperti Pertamina untuk mengurangi perjalan dinasnya.
"Perusahaan seperti PLN, Pertamina, perusahaan besar itu, harus menurunkan perjalanan dinas. Dan saya pernah membuktikan. Perusahaan baik-baik saja," ujarnya kepada detik finance.

PNS Tak Kompeten Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas

Sumber foto: http://myphotosarchive.blogspot.com

Anda PNS yang cuma staf? Atau cuma eselon IV dan V yang tidak memiliki kompetensi dengan tugas dan kerja di bidang Anda? Jika ya, jangan berharap untuk bisa lakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Sebab, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa pegawai negri sipil (PNS) yang dapat melakukan tugas perjalanan dinas harus merupakan PNS yang memiliki kompetensi. Tidak boleh ada PNS yang tidak berkepentingan melakukan perjalanan dinas. Selain itu jumlah PNS yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas juga harus disesuaikan dengan besarnya keperluan.
Hal itu dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin di Jakarta, Rabu (25/4/2012).
Menurut Badaruddin, jika melakukan perjalanan dinas mestinya harus sesuai kebutuhan. "Jadi kalau umpamanya yang masalahnya besar, urusannya banyak, tentu jumlahnya disesuaikan," jelasnya sambil menambahkan, perjalanan dinas yang dilakukan memang sesuai keperluan dan tidak mengada-ngada. Bahkan kunjungan menteri harus dianggap perlu jika untuk memberikan arahan dan penjelasan kebijakan  baru.
Untuk jumlahnya, pemerintah memang tidak mematok jumlah PNS yang ikut serta perjalanan dinas. Namun jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Selain itu seorang menteri biasanya mengajak pejabat eselon I yang relevan untuk ikut dalam perjalanan dinas untuk membantu menteri dalam menjelaskan hal-hal teknis dan rinci.
"Makanya dirjennya dibawa, paling tambah satu direktur, dan kasubditnya. Kalau tidak kan malu, kalau sembarangan," tambah Badaruddin. .

BERITA TERKAIT PERJALANAN DINAS

PNS Tidak Kompeten Dilarang Perjalanan Dinas
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa pegawai negri sipil (PNS) yang ditugasi melakukan perjalanan dinas merupakan PNS yang memiliki kompetensi. Tidak ada PNS yang tidak berkepentingan melakukan perjalanan dinas.

Kemenkeu: Perjalanan Dinas Tanpa Keluarga
Kementerian Keuangan menegaskan tidak boleh ada pegawai negeri sipil (PNS) yang membawa keluarganya saat melakukan perjalanan dinas, kecuali pindah tugas. "Oh tidak boleh. Boleh saja bawa anak istri, tetapi dibayar sendiri.

Kemenkeu Anggap Wajar Anggaran Perjalanan Dinas Rp18 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggap wajar anggaran yang dialokasikan untuk perjalanan dinas pejabat negara hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anggaran yang dipatok kurang lebih sekitar Rp 18 triliun di 2012 ini cukup masuk ...

Metode Reimburse Cocok untuk Cegah Perjalanan Dinas Fiktif
Sorotan terhadap besarnya anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas PNS telah menjadi pemberitaan yang ramai beberapa hari ini mendapat tanggapan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kiagus Badaruddin.

Rp18 Triliun untuk Perjalanan Dinas PNS
Pemerintah menyediakan anggaran hingga Rp18 triliun untuk perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Anggaran ini masuk dalam kategori belanja barang. Anggaran perjalanan dinas tersebut digunakan untuk biaya ...

Kemenkeu: Pejabat Tak Boleh Pergi Dinas Bawa 'Tim Gamelan'
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan perjalanan dinas yang dilakukan para pejabat negara tidak boleh membawa rombongan yang jumlahnya tidak wajar. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin menjelaskan untuk ...

Anggota DPR: Dirjen PNS Kalau ke Luar Negeri Bawa Istri dan ...
Jumlah anggaran perjalanan dinas PNS tahun ini bisa mencapai Rp 18 triliun. Ini dinilai pemborosan, apalagi PNS sekelas dirjen jika tugas ke luar negeri seringkali bawa istri dan berpuluh staf. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI ...

Mobil Pelat Merah 'Jadul' Juga Wajib Pakai Pertamax
Jakarta - Pemerintah berencana untuk mengeluarkan aturan agar mobil berpelat merah dilarang menggunakan bensin premium yang masih disubsidi. Mobil pelat merah tua pun juga tak boleh pakai premium. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad ...