SEJARAH PENGHARGAAN WHO UNTUK DANA SEHAT MAWALI

ISI PRASASTI PENGHARGAAN WHO DI ATAS ADALAH:

World Health Organization

Award For

Healthy Education in

Primary Health Care

For the Year 1991 is awarded to the Project

Mutual Help For Development and Health

Mawali Village Lembeh Island, Bitung District

Province of North Sulawesi, Indonesia

THIS AWARD RECOMMENDED COMBINATION OF

INNOVATIVE APPROACHES EMPLOYED BY THE PROJECT

HEALTH CADRES TO EDUCATE PEOPLE

TELEVISION AND RADIO PROGRAMMES TO REACH THEM

RELIGIOUS LEADER TO COMMUNICATE HEALT MESSAGES

INTERSECTORAL COMMUNITY GROUPS TAKING RESPONSIBILITY

FOR PLANNING AND IMPLEMENTING AND FINANCING ACTIVITIES

TOGETHER LEADING TO A SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN HEALTH INDICES

HIROSHI NAKAJIMA M D.Ph.D

DIRECTOR GENERAL

WORLD HEALTH ORGANIZATION

TUGU PENGHARGAAN WHO TERHADAP

KEBERHASILAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

(DANA SEHAT MAWALI)

===============================

SEJARAH SINGKAT PENERIMAAN PENGHARGAAN WHO

ATAS PELAKSANAAN DANA SEHAT DI KELURAHAN MAWALI

1. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN KELOMPOK DANA SEHAT

Pelaksanaan upaya kesehatan dana sehat masyarakat kelurahan Mawali sebenarnya dilatarbelakangi oleh upaya kegiatan gotong-royong atau mapalus duka yang dikenal dengan istilah “mapalus sosial duka”, di mana setiap ada anggota masyarakat yang mengalami kedukaan, setiap keluarga secara sukarela memberikan sumbangan uang maupun bahan makanan, berupa beras, gula, bihun (laksa), ubi-ubian, pisang dll. Untuk mengumpulkan sumbangan ini, secara sukarela tanpa diperintah, beberapa lelaki mengambil inisiatif untuk berkeliling dari rumah ke rumah untuk menjemput sumbangan. Kecuali untuk beras, gula dan bihun, biasanya dibawa langsung oleh ibu-ibu ke rumah duka. Kegiatan ini berlangsung terus tanpa dikendalikan oleh siapapun.

Kemudian, mapalus sosial duka ini dilanjutkan dengan kegiatan mapalus pembangunan untuk membangun rumah sehat, pagar halaman, jamban sehat dan mapalus kebun. Setelah sukses dengan semua kegiatan mapalus ini, beberapa tokoh mulai berpikir, bahwa kegiatan mapalus sosial duka perlu diubah agar tidak selalu berpikir tentang kematian, tetapi berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi orang yang tidak mampu ketika sakit dan harus berobat ke dokter atau rumah sakit. Maka beberapa pengurus organisasi rukun mensponsori kegiatan ini.

Sebagai perintis usaha ini adalah Rukun Keluarga Bulude Talaud (Rukelbut) yakni rukun keluarga yang beranggotakan 13 keluarga. Anggotanya adalah warga masyarakat yang berasal dari desa Bulude kecamatan Mangaran kabupaten Kepulauan Talaud. Dimulai tahun 1982, rukun ini memulai usaha dana sehat. Setiap keluarga anggota wajib membayar iuran dana sehat setiap bulannya. Ketika ada yang sakit, pengurus rukun mengeluarkan dana dari iuran dana sehat untuk membiayai anggota yang sakit, mulai biaya rawat jalan di Puskesmas, hingga rawat inap di rumah sakit.

Pada tahun 1983, Rukelbut berubah nama menjadi Rukun Porodisa dan memperluas keanggotaannya menjadi seluruh keluarga yang berasal dari Kepulauan Talaud dengan jumlah anggota 17 keluarga.

Usaha Rukelbut ini kemudian diikuti oleh beberapa rukun keluarga lain yang ada di kelurahan Mawali. Rukun-rukun tersebut masing-masing Rukun Keluarga Mamile (tahun 1983 - 16 KK), Rukun Keluarga Siau-Talgulandang (tahun 1984 - 18 KK), Rukun Keluarga Manuwo (tahun 1985 - 46 KK), Rukun keluarga Mala Siau (1986 - 25 KK), Rukun Keluarga Sumenang (tahun 1988 – 25 KK), Rukun Keluarga Tagulandang (Tahun 1989 – 50 KK), Rukun keluarga GMIM Kolom VII – 31 KK), Rukun Keluarga GMIM Kolom XII – 30 KK), rukun keluarga Tatahulending (tahun 1990 – 22 KK), rukun keluarga Siloam (tahun 1992 – 37 KK), rukun keluarga Papehe (tahun 1993 – 7 KK). Pada tahun 1995, beberapa pemuda gereja GMIM berinisiatif juga membentuk usaha dana sehat dengan anggota 20 orang.

2. PELAKSANAAN DANA SEHAT

Kegiatan dana sehat yang dilakukan oleh organisasi rukun-rukun keluarga ini, kemudian mendapat pantauan dari Dinas Kesehatan Kota Bitung melalui Puskesmas Kecamatan Bitung Selatan. Karena aktivitasnya sangat positif dari baru pertama ada di kota Bitung, bahkan mungkin seluruh dunia, maka pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung terus melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkelanjutan, sehingga terjalin kerja sama dengan pihak Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dalam hal penanganan pasien. Karena itu pula, dibentuklah pengurus Dana Usaha Kesehatan Masyarakat (DUKM) Kelurahan Mawali yang fungsinya menjadi perantara bagi pihak Rumah Sakit Budi Mulia dengan rukun-rukun keluarga yang ada.

Dengan demikian, siapapun anggota rukun keluarga yang dirawat di rumah sakit Budi Mulia Bitung, mendapat perlakuan khusus di mana biaya perawatan dibayarkan kemudian setelah diajukan surat penagihan kepada pengurus rukun keluarga melalui pengurus DUKM.

3. PENGHARGAAN BADAN KESEHATAN DUNIA (WHO)

Penyelenggara usaha dana sehat yang ada di kelurahan Mawali tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari kegiatannya. Namun, bagi pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung, ada hal yang luar biasa dari kegiatan ini. Karena itu, kegiatan dana sehat ini terus dipantau dan dibuatkan laporan secara berjenjang hingga ke pihak Departemen Kesehatan RI.

Pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung ketika itu menginformasikan, bahwa usaha dana sehat kelurahan Mawali merupakan yang pertama di dunia. Kegiatannya pun dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, tanpa campur tangan maupun dorongan dari pemerintah dari semua tingkatan. Yang ada, hanyalah pemantauan dan pembinaan agar pengelolaannya menjadi lebih baik lagi.

Laporan pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung ini, agaknya terus berlanjut hingga ke Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization – WHO). Karena itu, pada tahun 1991, tanpa disangka pihak Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Walikota saat itu, Drs. S.H. Sarundayang diundang ke Markas WHO, sekaligus menerima penghargaan berupa prasasti penghargaan dari Direktur Jendral WHO, Hiroshi Nakajima, MD, PhD serta uang tunai sebenar $5.000.

4. PENGELOLAAN HADIAH WHO

Pemberian penghargaan WHO kepada kelurahan Mawali merupakan sebuah kejutan luar biasa bagi masyarakat. Sebab, tidak pernah dibayangkan kalau desa (kelurahan) Mawali yang terletak pulau Lembeh, akan mendapat sorotan dunia melalui WHO karena kegiatan usaha dana sehatnya.

Untuk mengabadikan keberhasilan dan penghargaan WHO atas usaha masyarakat, maka walikota Bitung, Drs. S.H. Sarundayang memerintahkan kepada camat dan lurah untuk membuatkan monumen guna memajang prasasti Direktur Jendral WHO. Sedangkan dana $5.000 diserahkan kepada pengurus DUKM untuk dibahas bersama pengurus rukun, untuk apa dana tersebut.

Dari hasil rapat DUKM bersama pengurus 11 rukun pengelola dana sehat, disepakti dana tersebut dibagi sama untuk seluruh rukun pengelola dana sehat, sebagai dana perangsang. Dana $5.000 tersebut kemudian dirupiahkan dengan kurs ketika itu menjadi sebesar lebih Rp8.000.000. Lalu dibagikan secara merata kepada masing-masing rukun sebesar.

Sedangkan prasasti penghargaan, berhasil dibuatkan monumen dengan biaya sebagian bantuan pemerintah kota Bitung dan sebagian lagi partisipasi anggota rukun keluarga pengelola dana sehat.

 

5. Pembuatan Monumen WHO

 

Menyikapi perhatian dan penghargaan WHO terhadap kegiatan dana sehat di kelurahan Mawali, maka camat Bitung Selatan saat itu, Widuhung, SH, mendapatkan perintah dari wali kota Drs. S.H. Sarundajang untuk membangun monumen WHO sebagai peringatan atas keberhasilan kelurahan Mawali merintis dana sehat. Untuk membangunnya, diupayakan secara secara gotong royong dengan sedikit dana bantuan dari Pemerintah Kota Bitung sebagai perangsang. Camat dibantu LKMD (kebetulan saat itu saya sebagai Sekretaris LKMD Kelurahan Mawali dan Ketua LKMD Wem Mege) dan lurah, mengerahkan kepala lingkungan, tokoh masyarakat dan tokoh gereja untuk bersama-sama terlibat dalam memotivasi masyarakat, terutama anggota rukun dana sehat untuk membangun monumen tersebut. Hasilnya adalah seperti yang terlihat pada foto di atas.

Namun sangat disayangkan, status tanah yang digunakan untuk pembangunan monumen tersebut tidak jelas kepemilikannya sampai hari ini. Semoga pemerintahan sekarang dapat mengupayakan kepastian hukum status tanah monumen yang di sampingnya ada kantor lurah, rumah dinas Bidan Desa dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).

 

Demikian sejarah singkat penghargaan WHO atas usaha rintisan dana sehat kelurahan Mawali.

Ruginya PNS Jadi Peserta Askes

--> Selama puluhan tahun setiap PNS diwajibkan membayar iuran Askes (Asuransi Kesehatan) sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. Namun layanan yang diterima oleh PNS sangat jauh dari harapan bila dibanding dengan layanan asuransi kesehatan milik swasta. Untuk saya sendiri, potongan untuk Askes setiap bulan sekitar Rp60-an ribu. Namun, yang didapatkan ketika masuk rumah sakit adalah kewajiban membayar biaya ekstra yang bisa lebih dari biaya yang ditanggung Askes. Apalagi kalau sampai dirawat di rumah sakit (swasta).
Sebagai sharing pengalaman, ketika isteri saya harus operasi Caeser saat melahirkan karena nyawa terancam, saya harus ditagih biaya ekstra pembedahan sebesar Rp5.000.000. Padahal operasinya di RS pemerintah. Menurut pihak rumah sakit itu karena ada Perda Propinsi yang mewajibkan pasien untuk membayar biaya sedemikian besar. Yaaaaaaaaaahhhh, mau tidak mau harus dibayar walau dengan perasaan mendongkol yang luar biasa. .
Pengalaman. lain yang belum lama ini saya alami adalah pemeriksaan laboratorium di RS pemerintah di daerah saya, harus mengeluarkan biaya sebesar Rp85.000 serta wajib membeli sendiri jarum injeksi. Waaah, waaahhh, waaahhhhh.
Yang pasti, layanan yang didapat PNS sebegaia peserta asuransi dari PT Askes paling tidak adalah hal-hal sbb.:

1. Antri (berjubel lagi) di loket Puskesmas bersama dengan para peserta Asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) yang mendapat subsidi pemerintah. Bersyukur jika ada PNS yang tidak memanfaatkan Puskesmas dan lebih memilih dokter keluarga. Tapi bagaimana dengan PNS di daerah yang tidak ada doktor keluarga?
2. Layanan rumah sakit yang terbatas. Sebab, jika ingin mendapat layanan full, PNS dan keluarganya harus dirawat di RS pemerintah. Jika masuk di Rumah Sakit swasta, hanya ada dua alternatif. Pertama, mendapat layanan Akses tapi hanya biaya ruangan yang rata-rata dijatahkan Rp100.000 per hari. Padahal kalau masuk ruang kelas I RS Swasta, minimal harus membayar Rp250.000 per hari (tergantung popularitas RS). Sedangkan obat-obatan dan layanan lain seperti laboratorium, foto XRay, USG, CTScan dll. harus ditanggung sendiri peserta Askes. Kedua, paling sial jika peserta Askes masuk RS yang tidak ada kerja sama dengan PT Askes. Akibatnya, 100% biaya ditanggung peserta.
3. Layanan obat-obatan yang terbatas pada daftar obat yang dikeluarkan PT Askes. Jika ternyata ada obat yang tidak masuk daftar, entah yang murah atau yang paling mahal harganya, wajib hukumnya untuk dibeli dengan isi kantong pribadi peserta Askes.
4. Berbeda dengan asuransi kesehatan dari perusahaan swasta. Selain mendapat jaminan biaya perawatan full di rumah sakit, pada akhir kontrak peserta asuransi mendapat jaminan pembayaran uang tunai. Hal ini tidak pernah terjadi di PT Askes. Artinya, uang yang disetor PNS setiap bulan ke rekening Askes adalah uang "mati" yang tidak mungkin kembali lagi ke peserta. Bisa dibayangkan, jika setiap bulan dipotong rata-rata Rp60.000 per bulan untuk masa kerja 25 tahun (300 bulan) ada Rp18 juta rupiah yang disetor seorang PNS. Sementara kesempatan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit paling banyak setahun sekali. Selebihnya adalah rawat jalan di Puskesmas atau berobat di Balai Pengobatan Korpri (yang gratisan), atau juga ke dokter keluarga jika tidak mau antri dan berjubel dengan peserta Askeskin di Puskesmas..

Fakta-fakta di atas merupakan alasan yang membuat seorang bupati Timor Tengah Utara  bereaksi dengan tidak menyetor iuran Askes PNS di daerahnya.Nah, bagaimana dengan tanggapan Anda sebagai PNS peserta Askes. Apakah masih mau setia dengan PT Askes, atau ingin beralih ke asuransi kesehatan milik swasta? 

SEBAGAI BAHAN SURVEY SEDERHANA, ANDA DIMOHON UNTUK MENJAWAB POLING DI BAGIAN ATAS POSTINGAN INI.

Ini Baru Berita, Bupati Tolak Bayar Iuran Askes PNS

Posting saya yang lalu tentang karyawan PT Askes yang hidup dari potongan gaji PNS "seperti" ada kontak batin dengan Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes. Walaupun tidak ada hubungan sama sekali antara posting saya dengan sang bupati, ternyata ia memiliki pola pikir yang mirip dengan saya. Faktanya, ia menolak membayar iuran wajib asuransi kesehatan (Askes) bagi pegawai negeri sipil (PNS) di TTU. Alasannya, karena manfaat Askes untuk PNS sangat kecil. Karena iru, iuran wajib sebesar Rp 4 miliar itu tidak dianggarkan dalam APBD 2012 karena Bupati harus membayar utang beras PNS di Bulog.
Sebagaimana diberitakan oleh Suara Karya Online, Kepada wartawan di Kefamemanu, ibu kota Kabupaten TTU, Sabtu (28/4), Bupati Fernandes mengakui, dana untuk iuran wajib Askes PNS di daerahnya tidak dimasukkan dalam APBD TTU tahun 2012 karena APBD terbatas. Selain itu dia menilai, manfaat Askes untuk PNS sangat kecil.
"Kita memang tidak anggarkan iuran wajib Askes PNS. Kita harus memilih apakah harus membayar utang beras PNS di Bulog yang sudah dipakai senilai Rp 3 miliar lebih atau membayar iuran wajib Askes yang manfaatnya tidak seberapa untuk PNS. Saya memilih membayar utang beras PNS," ujarnya.
Fernandes memaparkan, setiap tahun setoran wajib PNS untuk Askes mencapai Rp 4 miliar. Jumlahnya sama dengan setoran wajib pemda. Dengan demikian, setiap tahun setoran ke Askes sebesar Rp 8 miliar, sementara klaim setiap tahun yang dibayar PT Askes hanya sekitar Rp 1 miliar.
"Karena itu, Kabupaten TTU tahun ini memilih menggunakan dana Rp 4 miliar tersebut untuk membayar utang beras PNS ke Bulog dan kepentingan lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.
Dikatakannya, setelah dikaji dari sisi manfaat, ternyata sangat kecil manfaat Askes untuk PNS. Dana yang disetorkan tidak kembali kepada PNS saat pensiun. Padahal, setoran kepada PT Askes setiap tahun berasal dari dua sumber, yakni potongan gaji PNS dan setoran wajib pemda masing-masing 2 persen dari gaji PNS.
Berdasarkan kenyataan itu, maka Bupati Fernades meminta pemerintah pusat memikirkan lagi soal regulasi berupa peraturan pemerintah yang mengatur tentang asuransi kesehatan tersebut.
"Jika sampai pensiun PNS tidak sakit dan tidak menggunakan dana itu, maka iuran wajib PNS dan pemda tersebut harus dikembalikan kepada PNS, supaya dana itu tidak hilang begitu saja," katanya.
Bupati juga mengaku paham betul bahwa iuran wajib Askes diatur dengan peraturan pemerintah. Namun, jika aturan itu tidak menguntungkan PNS, sebaiknya aturan itu ditinjau kembali.
"Dalam rapat koordinasi dengan PT Askes, saya sudah sampaikan hal itu karena tidak ada asas manfaatnya bagi PNS. Karena, setiap tahun kita setor dana sebesar Rp 8 miliar, tetapi klaim yang dibayarkan PT Askes hanya sekitar Rp 1 miliar saja," ujarnya. Meski keberatan membayar iuran wajib Askes tahun 2012 ini, Bupati Fernades menegaskan pemda siap membayarnya jika diperintahkan. Hanya saja, pembayaran baru akan dilakukan tahun berikutnya karena dalam APBD 2012 tidak tersedia dana untuk tujuan tersebut. (Bonne Pukan www.suarakarya-online.com)

Karyawan PT Askes yang Hidup dari Potongan Gaji PNS.

Tahukah Anda sebagai PNS, berapa banyak orang di PT Asurabsi Kesehatan (Askes) yang dihidupi oleh PNS? Mengapa dihidupi oleh PNS?Yang, karena mereka mendapat dana dari potongan gaji 2% per PNS setiap bulan (berapa besar gaji Anda dipotong untuk Askes? Hitung sendiri dari gaji pokok Anda). Pejabatnya punya berbagai fasilitas melebihi PNS pada umumnya. Lalu bagi PNS, apa saja yang sudah didapat dari PT Askes setelah menginvestasikan  2% gajinya setiap bulan? Yang didapat PNS paling tidak adalah hal-hal sbb.:

1. Antri (berjubel lagi) di loket Puskesmas bersama dengan para peserta Asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) yang mendapat subsidi pemerintah. Bersyukur jika ada PNS yang tidak memanfaatkan Puskesmas dan lebih memilik dokter keluarga. Tapi bagaiman denngan PNS di daerah yang tidak ada doktor keluarga?
2. Layanan rumah sakit yang terbatas. Sebab, jika ingin mendapat layanan full, PNS dan keluarganya harus dirawat di RS pemerintah. Jika masuk di Rumah Sakit swasta, hanya ada dua alternatif. Pertama, mendapat layanan Akses tapi hanya biaya ruangan yang rata-rata dijatahkan Rp100.000 per hari. Padahal kalau masuk ruang kelas I RS Swasta, minimal harus membayar Rp250.000 per hari (tergantung popularitas RS). Sedangkan obat-obatan dan layanan lain seperti laboratorium, foto XRay, USG, CTScan dll. harus ditanggung sendiri peserta Askes. Kedua, paling sial jika peserta Askes masuk RS yang tidak ada kerja sama dengan PT Askes. Akibatnya, 100% biaya ditanggung peserta.
3. Layanan obat-obatan yang terbatas pada daftar obat yang dikeluarkan PT Askes. Jika ternyata ada obat yang tidak masuk daftar, entah yang murah atau yang paling mahal harganya, wajib hukumnya untuk dibeli dengan isi kantong pribadi peserta Askes.

Hhmmmmmmmmm. Berikut ini rincian personil PT Askes yang digaji dari potongan hasil keringat PNS. Mungkinkah layanan kesehatan yang mereka dapatkan ketika sakit, sama dengan yang diterima PNS? Atau justru melebihi peserta Askes? Hanya mereka yang tahu.

Jabatan/ Pekerjaan	Segmen Pegawai Tetap						Jumlah
	Kepala Divisi & Setara	Kepala Cabang & Setara	Kepala Kabupaten/Kota	Kepala Seksi & Setara	Kordinator Askes Center	Pelaksana Dasar
Pendidikan
SD-SLTP	0					13	13
SLTA-D3	0	8	116	63	54	714	955
S1	11	164	180	308	178	814	1655
S2	21	55	6	8	16	11	117
Jumlah	32	227	302	379	248	1552	2740
Usia							0
<25	0		6	2	2	37	47
25-35	0	15	79	184	123	1050	1451
36-50	23	161	125	156	87	304	856
>50	9	51	92	37	36	161	386
Jumlah	32	227	302	379	248	1552	2740
Jabatan/ Pekerjaan	Segmen Pegawai Tidak Tetap
	Kebersihan	Keamanan	Pengemudi		Administrasi
Pendidikan
SD-SLTP	34	37	19		21		111
SLTA-D3	224	141	177		491		1033
S1	3	6	5		495		509
S2					5		5
Jumlah	261	184	201		1012		1658
Usia							0
<25	35	29	12		273		349
25-35	120	101	78		716		1015
36-50	97	48	99		23		267
>50	9	6	12		0		27
Jumlah	261	184	201		1012		1658