Ini Nama-nama Honorer Daerah Kategori 1 yang Lolos dan Dapat Diangkat Menjadi CPNS (5)

Apakah Anda Tenaga Honorer Daerah yang Masuk Kategori 1? Sudah tahukah ANda bahwa nama Anda lulus atau tidak lulus verifikasi? Jika belum, berikut ini daftar nama-nama tenaga Honorer K1 yang lulus ferivikasi dan berhak untuk diangkat sebagai calon PNS. Untuk melihat nama Anda, silakan klik nama daerah Anda. Nanti akan muncul file pdf berisi nama-nama honorer.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dipersilahkan menghubungi BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA atau BKD/Biro Kepegawaian di daerah Anda.

Catatan: Ini merupakan bagian kelima dari 5 bagian (sengaja dipecah agar tidak didetect oleh Mr. Google sebagai spam karena terlalu banyak link tautan) Semoga bermanfaat.

401.	Pemerintah Kab. Muna
402.	Pemerintah Kab. Kolaka
403.	Pemerintah Kab. Konawe Selatan
404.	Pemerintah Kab.Kolaka Utara
405.	Pemerintah Kab. Bombana
406.	Pemerintah Kab. Wakatobi
407.	Pemerintah Kab. Kolaka Timur
408.	Pemerintah Kab. Buton Utara
409.	Pemerintah Kab. Konawe Utara
410.	Pemerintah Kota Kendari
411.	Pemerintah Kota Baubau
412.	Pemerintah Propinsi Bali
413.	Pemerintah Kab. Buleleng
414.	Pemerintah Kab. Jembrana
415.	Pemerintah Kab. Klungkung
416.	Pemerintah Kab. Gianyar
417.	Pemerintah Kab. Karang Asem
418.	Pemerintah Kab. Bangli
419.	Pemerintah Kab. Badung
420.	Pemerintah Kab. Tabanan
421.	Pemerintah Kota Denpasar
422.	Pemerintah Propinsi NTB
423.	Pemerintah Kab. Lombok Barat
424.	Pemerintah Kab. Lombok Tengah
425.	Pemerintah Kab. Lombok Timur
426.	Pemerintah Kab. Bima
427.	Pemerintah Kab. Sumbawa
428.	Pemerintah Kab. Dompu
429.	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
430.	Pemerintah Kab. Lombok Utara
431.	Pemerintah Kota Mataram
432.	Pemerintah Kota Bima
433.	Pemerintah Propinsi NTT
434.	Pemerintah Kab. Kupang
435.	Pemerintah Kab. Belu
436.	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
437.	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
438.	Pemerintah Kab. Alor
439.	Pemerintah Kab. Sikka
440.	Pemerintah Kab. Flores Timur
441.	Pemerintah Kab. Ende
442.	Pemerintah Kab. Ngada
443.	Pemerintah Kab. Manggarai
444.	Pemerintah Kab. Sumba Timur
445.	Pemerintah Kab. Sumba Barat
446.	Pemerintah Kab. Lembata
447.	Pemerintah Kab. Rote Ndao
448.	Pemerintah Kab. Manggarai Barat
449.	Pemerintah Kab. Manggarai Timur
450.	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
451.	Pemerintah Kab. Nagekeo
452.	Pemerintah Kab. Sumba Tengah
453.	Pemerintah Kab. Sabu Raijua
454.	Pemerintah Kota Kupang
455.	Pemerintah Propinsi Maluku
456.	Pemerintah Kab. Maluku Tengah
457.	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
458.	Pemerintah Kab. Buru
459.	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat
460.	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
461.	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
462.	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
463.	Pemerintah Kab. Buru Selatan
464.	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
465.	Pemerintah Kota Ambon
466.	Pemerintah Kota Tual
467.	Pemerintah Propinsi Maluku Utara
468.	Pemerintah Kab. Halmahera Barat
469.	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
470.	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
471.	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
472.	Pemerintah Kab. Halmahera Utara
473.	Pemerintah Kab. Halamhera Timur
474.	Pemerintah Kab. Pulau Morotai
475.	Pemerintah Kota Ternate
476.	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
477.	Pemerintah Propinsi Papua
478.	Pemerintah Kab. Jayapura
479.	Pemerintah Kab. Biak Numfor
480.	Pemerintah Kab. Kep. Yapen
481.	Pemerintah Kab. Merauke
482.	Pemerintah Kab. Jayawijaya
483.	Pemerintah Kab. Nabire
484.	Pemerintah Kab. Puncak Jaya
485.	Pemerintah Kab. Paniai
486.	Pemerintah Kab. Mimika
487.	Pemerintah Kab. Boven Digoel
488.	Pemerintah Kab. Mappi
489.	Pemerintah Kab. Asmat
490.	Pemerintah Kab. Yahukimo
491.	Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
492.	Pemerintah Kab. Tolikara
493.	Pemerintah Kab. Sarmi
494.	Pemerintah Kab. Keerom
495.	Pemerintah Kab. Waropen
496.	Pemerintah Kab. Supiori
497.	Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
498.	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
499.	Pemerintah Kab. Lani Jaya
500.	Pemerintah Kab. Yalimo
501.	Pemerintah Kab. Nduga
502.	Pemerintah Kab. Dogiyai
503.	Pemerintah Kab. Lanny Jaya
504.	Pemerintah Kab. Puncak
505.	Pemerintah Kab. Deiyai
506.	Pemerintah Kab. Intan Jaya
507.	Pemerintah Kota Jayapura
508.	Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau
509.	Pemerintah Kab. Bintan
510.	Pemerintah Kab. Karimun
511.	Pemerintah Kab. Natuna
512.	Pemerintah Kab. Lingga
513.	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
514.	Pemerintah Kota Batam
515.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang
516.	Pemerintah Propinsi Papua Barat
517.	Pemerintah Kab. Sorong
518.	Pemerintah Kab. Sorong Selatan
519.	Pemerintah Kab. Raja Ampat
520.	Pemerintah Kab. Manokwari
521.	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
522.	Pemerintah Kab. Teluk Wondama
523.	Pemerintah Kab. Fak-fak
524.	Pemerintah Kab. Kaimana
525.	Pemerintah Kab. Tambrauw
526.	Pemerintah Kab. Maybrat
527.	Pemerintah Kota Sorong
528.	Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat
529.	Pemerintah Kab. Mamuju Utara
530.	Pemerintah Kab. Mamuju
531.	Pemerintah Kab. Mamasa
532.	Pemerintah Kab. Polewali Mandar
533.	Pemerintah Kab. Majene

Sumber: Badan Kepegawaian Negara

1. Ini Nama-nama Honorer Daerah Kategori 1 yang Lolos dan Dapat Diangkat Menjadi CPNS (1)
2. Ini Nama-nama Honorer Daerah Kategori 1 yang Lolos dan Dapat Diangkat Menjadi CPNS (2)
3. Ini Nama-nama Honorer Daerah Kategori 1 yang Lolos dan Dapat Diangkat Menjadi CPNS (3)
4. Ini Nama-nama Honorer Daerah Kategori 1 yang Lolos dan Dapat Diangkat Menjadi CPNS (4)
5. Ini Nama-nama Honorer Daerah Kategori 1 yang Lolos dan Dapat Diangkat Menjadi CPNS (5)

Ini Nama-nama Honorer Daerah Kategori 1 yang Lolos dan Dapat Diangkat Menjadi CPNS (4)

Apakah Anda Tenaga Honorer Daerah yang Masuk Kategori 1? Sudah tahukah ANda bahwa nama Anda lulus atau tidak lulus verifikasi? Jika belum, berikut ini daftar nama-nama tenaga Honorer K1 yang lulus ferivikasi dan berhak untuk diangkat sebagai calon PNS. Untuk melihat nama Anda, silakan klik nama daerah Anda. Nanti akan muncul file pdf berisi nama-nama honorer.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dipersilahkan menghubungi BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA atau BKD/Biro Kepegawaian di daerah Anda.

Catatan: Ini merupakan bagian keempat dari 5 bagian (sengaja dipecah agar tidak didetect oleh Mr. Google sebagai spam karena terlalu banyak link/tautan) Semoga bermanfaat.

301.	Pemerintah Kab. Gunung Mas
302.	Pemerintah Kab. Lamandau
303.	Pemerintah Kab. Sukamara
304.	Pemerintah Kab. Murung Raya
305.	Pemerintah Kab. Katingan
306.	Pemerintah Kab. Seruyan
307.	Pemerintah Kab. Barito Timur
308.	Pemerintah Kota Palangkaraya
309.	Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan
310.	Pemerintah Kab. Banjar
311.	Pemerintah Kab. Tanah Laut
312.	Pemerintah Kab. Tapin
313.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
314.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
315.	Pemerintah Kab. Barito Kuala
316.	Pemerintah Kab. Tabalong
317.	Pemerintah Kab. Kotabaru
318.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
319.	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
320.	Pemerintah Kab. Balangan
321.	Pemerintah Kota Banjarmasin
322.	Pemerintah kota Banjar Baru
323.	Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
324.	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
325.	Pemerintah Kab. Paser
326.	Pemerintah Kab. Bulungan
327.	Pemerintah Kab. Berau
328.	Pemerintah Kab. Malinau
329.	Pemerintah Kab. Nunukan
330.	Pemerintah Kab. Kutai Barat
331.	Pemerintah Kab. Kutai Timur
332.	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
333.	Pemerintah Kab. Tana Tidung
334.	Pemerintah Kota Samarinda
335.	Pemerintah Kota Balikpapan
336.	Pemerintah Kota Bontang
337.	Pemerintah Kota Tarakan
338.	Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara
339.	Pemerintah Kab. Minahasa
340.	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
341.	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
342.	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
343.	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
344.	Pemerintah Kab. Minahasa Utara
345.	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
346.	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
347.	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
348.	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
349.	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
350.	Pemerintah Kota Manado
351.	Pemerintah Kota Bitung
352.	Pemerintah Kota Tomohon
353.	Pemerintah Kota KotaMobagu
354.	Pemerintah Propinsi Gorontalo
355.	Pemerintah Kab. Gorontalo
356.	Pemerintah Kab. Boalemo
357.	Pemerintah Kab. Pohuwato
358.	Pemerintah Kab. Bone Bolango
359.	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
360.	Pemerintah Kota Gorontalo
361.	Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah
362.	Pemerintah Kab Poso
363.	Pemerintah Kab. Donggala
364.	Pemerintah Kab. Toli-Toli
365.	Pemerintah Kab. Banggai
366.	Pemerintah Kab. Buol
367.	Pemerintah Kab. Morowali
368.	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
369.	Pemerintah Kab. Parigi Moutong
370.	Pemerintah Kab. Tojo Una Una
371.	Pemerintah Kab. Sigi
372.	Pemerintah Kota Palu
373.	Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan
374.	Pemerintah Kab. Pinrang
375.	Pemerintah Kab. Gowa
376.	Pemerintah Kab. Wajo
377.	Pemerintah Kab. Bone
378.	Pemerintah Kab. Tana Toraja
379.	Pemerintah Kab. Maros
380.	Pemerintah Kab. Luwu
381.	Pemerintah Kab. Sinjai
382.	Pemerintah Kab. Bulukumba
383.	Pemerintah Kab. Bantaeng
384.	Pemerintah Kab. Jeneponto
385.	Pemerintah Kab. Selayar
386.	Pemerintah Kab. Takalar
387.	Pemerintah Kab. Barru
388.	Pemerintah Kab. Sindenreng Rappang
389.	Pemerintah Kab. Pangkajene & Kepulauan
390.	Pemerintah Kab. Soppeng
391.	Pemerintah Kab. Enrekang
392.	Pemerintah Kab. Luwu Utara
393.	Pemerintah Kab. Luwu Timur
394.	Pemerintah Kab. Toraja Utara
395.	Pemerintah Kota Makassar
396.	Pemerintah Kota Pare-Pare
397.	Pemerintah Kota Palopo
398.	Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara
399.	Pemerintah Kab. Konawe
400.	Pemerintah Kab. Buton

 Sumber: Badan Kepegawaian Negara

1. Ini Nama-nama Honorer Daerah Kategori 1 yang Lolos dan Dapat Diangkat Menjadi CPNS (1)
2. Ini Nama-nama Honorer Daerah Kategori 1 yang Lolos dan Dapat Diangkat Menjadi CPNS (2)
3. Ini Nama-nama Honorer Daerah Kategori 1 yang Lolos dan Dapat Diangkat Menjadi CPNS (3)
4. Ini Nama-nama Honorer Daerah Kategori 1 yang Lolos dan Dapat Diangkat Menjadi CPNS (4)
5. Ini Nama-nama Honorer Daerah Kategori 1 yang Lolos dan Dapat Diangkat Menjadi CPNS (5)

Daftar Nama PNS Daerah yang Belum Melakukan PUPNS (5)

-Sebagai Pegawai Negeri Sipil, beberapa tahun lalu telah melakukan pendaftaran ulang PNS sesuai permintaan dari BKN. Namun ternyata sampai saat ini masih banyak PNS yang tidak melakukannya. Salah satu pertanda belum melakukan pendaftaran ulang PNS adalah penggunaan Nomor Induk Pegawai. Bagi yang sudah melakukan PUPNS, maka NIP telah berubah dari 9 angka menjadi 18 angka dengan rincian 4 angka pertama menandakan tahun kelahiran, dua angka berikutnya pertanda bulan kelahiran dan dua angka berikutnya lagi menandakan tanggal lahir yang bersangkutan. Kemudian empat angka berikutnya adalah tanda tahun diangkat menjadi CPNS, diikuti dua angka berikutnya adalah bulan diangkat menjadi CPNS, selanjut angka 1 atau 2 dimana 1 berarti jenis kelamin laki-laku dan 2 berarti jenis kelamin perempuan, sedangkan 3 angka terakhir adalah nomor urut data angka pertama sampai 15 yang sama.
Misalnya: Si Polan NIP 20120401 203203 1 005 artinya, si Polan lahir tahun 2012 bulan April tanggal 1 dan diangkat menjadi CPNS pada tahun 2032 bulan Maret, jenis kelamin laki-laki, nomor urut 5 dari sejumlah nama yang memiliki data kelahiran dan pengangkatan CPNS yang sama.
Nah, jika Anda belum memiliki NIP baru tersebut, berarti Anda belum melakukan PUPNS, atau sudah melakukan tetapi Anda belum mengambil Surat Keputusan Konversi NIP di BKD atau Biro Kepegawaian. Entah yang mana alasan untuk Anda. Namun sebagai data pasti, berikut ini daftar nama-mana PNS yang belum melakukan PUPNS. Untuk melihat detail nama PNS, silakan klik pada masing-masing link pemerintah daerah. Jika instansi Anda tidak ada link, berarti tidak ada PNS yang belum melakukan PUPNS.

Catatan: Ini merupakan bagian kelima dari 5 bagian (sengaja dipecah agar tidak didetect oleh Mr. Google sebagai spam karena terlalu banyak link tautan) Semoga bermanfaat.
Daftar PNS yang belum mengikuti PUPNS harap menghubungi BKD/ Biro Kepegawaian instansi yang terkait.

401.	Pemerintah Kab. Lombok Barat
402.	Pemerintah Kab. Lombok Tengah
403.	Pemerintah Kab. Lombok Timur
404.	Pemerintah Kab. Bima
405.	Pemerintah Kab. Sumbawa
406.	Pemerintah Kab. Dompu
407.	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
408.	Pemerintah Kab. Lombok Utara
409.	Pemerintah Kota Mataram
410.	Pemerintah Kota Bima
411.	Pemerintah Kab. Kupang
412.	Pemerintah Kab. Belu
413.	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
414.	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
415.	Pemerintah Kab. Alor
416.	Pemerintah Kab. Sikka
417.	Pemerintah Kab. Flores Timur
418.	Pemerintah Kab. Ende
419.	Pemerintah Kab. Ngada
420.	Pemerintah Kab. Manggarai
421.	Pemerintah Kab. Sumba Timur
422.	Pemerintah Kab. Sumba Barat
423.	Pemerintah Kab. Lembata
424.	Pemerintah Kab. Rote Ndao
425.	Pemerintah Kab. Manggarai Barat
426.	Pemerintah Kab. Manggarai Timur
427.	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
428.	Pemerintah Kab. Nagekeo
429.	Pemerintah Kab. Sumba Tengah
430.	Pemerintah Kab. Sabu Raijua
431.	Pemerintah Kota Kupang
432.	Pemerintah Kab. Maluku Tengah
433.	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
434.	Pemerintah Kab. Buru
435.	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat
436.	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
437.	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
438.	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
439.	Pemerintah Kab. Buru Selatan
440.	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
441.	Pemerintah Kota Ambon
442.	Pemerintah Kota Tual
443.	Pemerintah Kab. Halmahera Barat
442.	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
444.	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
445.	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
446.	Pemerintah Kab. Halmahera Utara
447.	Pemerintah Kab. Halamhera Timur
448.	Pemerintah Kota Ternate
449.	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
450.	Pemerintah Kab. Jaya Pura
451.	Pemerintah Kab. Biak Numfor
452.	Pemerintah Kab. Yapen Waropen
453.	Pemerintah Kab. Merauke
454.	Pemerintah Kab. Jayawijaya
455.	Pemerintah Kab. Nabire
456.	Pemerintah Kab. Puncak Jaya
457.	Pemerintah Kab. Paniai
458.	Pemerintah Kab. Mimika
459.	Pemerintah Kab. Boven Digoel
460.	Pemerintah Kab. Mappi
461.	Pemerintah Kab. Asmat
462.	Pemerintah Kab. Yahukimo
463.	Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
464.	Pemerintah Kab. Tolikara
465.	Pemerintah Kab. Sarmi
466.	Pemerintah Kab. Keerom
467.	Pemerintah Kab. Waropen
468.	Pemerintah Kab. Supiori
469.	Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
470.	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
471.	Pemerintah Kab. Lami Jaya
472.	Pemerintah Kab. Yalimo
473.	Pemerintah Kab. Ndungga
474.	Pemerintah Kab. Dogiyai
475.	Pemerintah Kab. Lanny Jaya
476.	Pemerintah Kab. Puncak
477.	Pemerintah Kota Jayapura
478.	Pemerintah Kab. Bintan
479.	Pemerintah Kab. Karimun
480.	Pemerintah Kab. Natuna
481.	Pemerintah Kab. Lingga
482.	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
483.	Pemerintah Kota Batam
484.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang
485.	Pemerintah Kab. Sorong
486.	Pemerintah Kab. Sorong Selatan
487.	Pemerintah Kab. Raja Ampat
488.	Pemerintah Kab. Manokwari
489.	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
490.	Pemerintah Kab. Teluk Wondama
491.	Pemerintah Kab. Fak-fak
492.	Pemerintah Kab. Kaiman
493.	Pemerintah Kota Sorong
494.	Pemerintah Kab. Mamuju Utara
495.	Pemerintah Kab. Mamuju
496.	Pemerintah Kab. Mamasa
497.	Pemerintah Kab. Polewali Mandar
498.		Pemerintah Kab. Majene

.Sumber: Badan Kepegawaian Negara