BENTUK, ARTI DAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KOTA BITUNG

BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG

DAERAH KOTA BITUNG BERDASARKAN

PERDA NO. 37 TAHUN 1993

1. Bentuk, Warna dan Bagian – bagian lambang

a. Lambang Daerah berbentuk segi lima, bis luar berwarna merah dengan warna biru laut.

b. Di tengah lambang terdapat gambar setangkai daun pohon Bitung berjumlah 17 helai berwarna hijau, yang dihubungkan oleh lingkaran kecil berjumlah 8 berbis hitam dengan setangkai bunga kelapa yang nampak belum mekar berjumlah 45 berwarna kuning emas. Di tengahnya terdapat bentuk lukisan yang terdiri dari :

· Dua ekor ikan berwarna perak;

· Sebuah jangkar kapal berwarna perak;

· Sebuah bangunan industri (ditengah-edt);

· Sebuah bangunan kantor Pemerintahan (sebelah kiri pakai tirisan-edt);

· Sebuah bangunan perdagangan (sebelah kanan tanpa tirisan-edt);

· Seekor burung manguni berwarna hitam;

· Gunung Dua Sudara berwarna hijau.

c. Di bagian bawah terdapat pita putih ber bis merah bertuliskan Kota Bitung.

2. Gambar – gambar pada Lambang Daerah

Arti gambar-gambar pada lambang daerah

a. Segi lima mengandung arti Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai falsafah hidup dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang menjiwai dan mendasari segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Setangkai daun pohon Bitung berarti sejarah nama kota Bitung diambil dari nama pohon Bitung dengan jumlah helai daunnya 17, melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

c. Lingkaran kecil berjumlah 8 buah melambangkan bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

d. Setangkai mayang kelapa dengan 45 bunga belum mekar melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, juga sebagai pertanda kemakmuran, kemurnian dan keluhuran masyarakat dalam mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur.

e. Dua ekor ikan berwarna perak, melambangkan kekayaan hasil laut wilayah kota Bitung sebagai kota penghasil dan pengekspor ikan.

f. Sebuah jangkar kapal mengandung arti kota Bitung sebagai kota pelabuhan yang merupakan pintu gerbang utama melalui laut.

g. Sebuah bangunan industri sebagai salah satu dimensi kota Bitung dengan ditetapkannya sebagai pusat kawasan industri Sulawesi Utara.

h. Sebuah bangunan kantor pemerintahan mengandung arti semua potensi yang ada merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan secara efektif dan efisien bagi kepentingan pembangunan daerah.

i. Sebuah bangunan perdagangan yang merupakan dimensi lain dari kota Bitung yang sangat menentukan dinamika kehidupan perekonomian.

j. Gambar gunung dua sudara dengan warna hijau melambangkan sebagai keadaan geografis dimana kota Bitung terletak pada kaki gunung duasudara yang subur dan makmur.

k. Burung manguni mengandung arti keperkasaan, kewaspadaan dan mewarisi nilai-nilai budaya dengan semangat mapalus.

3. Penjelasan Warna

a. Warna biru laut berarti ketentraman, kebahagiaan, kesetiaan, kehormatan, keluhuran dan sebagai tanda kota pelabuhan yang mempunyai laut yang luas.

b. Warna kuning berarti kemakmuran, kejayaan dan kemurnian dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara.

c. Warna hijau berarti kesuburan alam sebagai potensi kehidupan masyarakatnya dalam mendukung pembangunan kota Bitung.

d. Warna perak berarti kejayaan dan kemegahan daerah.

e. Warna merah berarti keberanian serta berjiwa perwira untuk membela bangsa dan negara.

f. Warna putih berarti kesucian hati, memiliki citra yang bersih dalam menjalankan tugas.

g. Warna hitam berarti memiliki sifat persatuan dan kesatuan dalam bernegara.

4. Penggunaan Lambang Daerah

1) Lambang Dearah digunakan pada gedung-gedung pemerintah kota Bitung, dimuka sebelah luar atau di dalam dan pada kendaraan-kendaraan, kapal-kapal milik Pemerintah Kota Bitung, yang dipergunakan untuk keperluan dinas.

2) Penggunaan lambang daerah pada gedung-gedung Pemerintah Kota Bitung dilakukan pada tempat-tempat yang pantas dan menarik perhatian. Pemasangan lambang daerah pada kapal-kapal pemerintah Kota Bitung dilakukan di bagian luar anjungan (brug) di tengah-tengah.

3) Penggunaan lambang daerah di bagian luar gedung hanya diharuskan pada :

a. Rumah jabatan Walikota (dan Wakil Walikota-edf) Bitung;

b. Rumah jabatan Ketua, Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Bitung

c. Gedung-gedung kantor Walikota Bitung dan DPRD Kota Bitung.

4) Penggunaan lambang daerah di dalam gedung diharuskan pada tiap-tiap :

a. Kantor Walikota Bitung;

b. Ruang sidang DPRD Kota Bitung;

c. Ruang sidang Kantor Walikota Bitung;

d. Kantor Sekretaris Daerah Kota Bitung;

e. Kantor Kepala Inspektorat (Bawasda) Kota Bitung;

f. Kantor Kepala Dinas Otonom Kota Bitung;

g. Kantor Kepala-kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Bitung;

h Kantor Direksi perusahaan daerah dan Bank Pembangunan Daerah Kota Bitung.

5) a. Penggunaan lambang daerah di dalam gedung diharuskan juga pada kantor-kantor pemerintah selain yang dimaksud di atas.

b. Lambang daerah yang diharuskan dipasang menurut point 4) dan 5)a di atas harus mempunyai ukuran yang pantas mengingat besar kecilnya ruanagn dan sedapatnya terbuat dari bahan yang tahan lama.

6) Dengan mengindahkan perimbangan ukuran yang pantas serta tidakmengindahkan warna yang dituntut maka lambang daerah dapat digunakan pada :

a. Surat Dinas Walikota Bitung;

b. Surat Dinas Pimpinan DPRD Kota Bitung;

c. Pada setiap Peraturan Daerah Kota Bitung yang ditempatkan pada halaman pertama di atas pada bagian tengah. 

7) Cap jabatan dengan lambang daerah, hanya dibolehkan untuk cap jabatan Pimpinan Badan Legislatif Kota Bitung.

8) Lambang Daerah dapat digunakan pada:

a. Buku dan majalah terbitan Pemerintah Kota Bitung

b. Di tempat diadakan acara, gapura dan bangunan yang pantas.

c. Sebagai lencana di dada kiri bagi para anggota DPRD kota Bitung.

d. Sebagai bets pada lengan baju sebelah kiri PNS Kota Bitung

Sejarah Singkat Kota Bitung

Lambang Daerah Kota Bitung

Nama BITUNG diambil dari nama pohon bitung (Latin: Hivia Hospital), tumbuhan tropis yang banyak tumbuh di pesisir pantai Nusantara hingga ke Madagaskar. Pohon bitung dalam bahasa Belanda adalah Stevige Koroestige Boom (Sangirees-Nederlands Woordenboek, Steller, 1959). Dalam bahasa Sangihe disebut tariang. Nama-nama lokal lainnya adalah bogem, butong, butun, pertun, putat laut, bitung, talise, hutun. 

Pohon bitung sempat disebut sebagai pohon perdamaian. Predikat pohon perdamaian ini diberikan oleh Presiden Soeharto pada saat perayaan Hari Lingkungan Hidup tahun 1986. 

Nama bitung diberikan kepada kota Bitung sejak pantai yang ditumbuhi pohon bitung menjadi tempat berteduh dan persinggahan nelayan daerah sekitar di akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Karena ramainya nelayan yang datang ke area itu, maka lama-kelamaan tempat ini menjadi sebuah pemukiman. 

Konon area persinggahan dan menjadi pemukiman nelayan itu terletak di kawasan yang saat ini telah menjadi area terminal BBM Pertamina Kota Bitung hingga ke pelabuhan samudra. Di sinilah berawalnya perkembangan perkampungan nelayan kemudian menjadi Desa Bitung. Ketika menjadi desa, penduduknya berbaur etnis Minahasa (sub etnis Tonsea khususnya) dan Sangihe-Talaud. Kemudian datang lagi dari etnis Maluku Utara, Mongondow dan beberapa etnis lainnya. 

Sebagai sebuah desa, Bitung berada di bawah onderdistrik (kecamatan) Kauditan merupakan bagian dari distrik Tonsea. Desa Bitung pertama kali dipimpin oleh hukum tua (kepala desa) Arkelaus Sompotan dan memimpin selama kurang lebih 25 tahun. Di bawah kepemimpinan Arkelaus Sompotan, pendukduk Bitung terus bertambah dan penganut agama pun beragam. Mayoritasnya beragama Kristen kemudian menyusul penganut Islam. 

Tokoh-tokoh pendiri desa Bitung yang beragama Kristen antara lain Simon Tudus, Elias Lontoh Sompotan, Daniel Mais Pongoh, Hendrikus Langie Langelo, Martinus Langelo, Andries Rompis, Mais Pantow, Benyamin Wangi, Andries Hendrik Dulag Kansil, Theopilus Bawotong, Frederik Tindatu dan Yesaya Malalutan. 

Pada 1 Januari 1918 Desa Bitung diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai sebuah negeri. Namun beslit pengesahannya baru dikeluarkan pada 1 Januari 1928. Diperkirakan, penerbitan beslit ini terjadi setelah tahun 1926 Theopilus Bawotong, Frederik Tindatu dan Hendrik Dulag Kansil mewakili warga Desa Bitung menghadap Hukum Besar Tonsea di Airmadidi.

Pada tahun 1927 Elias Lontoh Sompotan, cucu mantu Simon Tudus diangkat menjadi Hukum Tua sampai tahun 1928, dan diganti oleh H.L. Langelo.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada 1 Juli 1947 Bitung menjadi sebuah distrik bawahan (onderdistrik) yang terpisah dari distrik Tonsea dengan luas wilayah 19.870 Ha, terdiri dari 13.428 jiwa tersebar pada 11 desa. Tahun 1964 dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 244 Tahun 1964, Bitung ditetapkan menjadi satu Kecamatan dengan jumlah penduduk 32.000 jiwa tersebar pada 28 desa dengan luas wilayah 29,79 km².

Oleh pemerintah orde lama, pada tahun 1967 dibentuklah Kantor Penghubung atau Wakil Bupati Minahasa di Bitung, sebagai koordinator seluruh Pemerintahan dan Pembangunan. Lalu diikuti pembentukan Badan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bitung oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Utara pada tahun 1968. Pada bulan April 1971 Bupati Minahasa menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dari Penghubung Bupati Minahasa di Bitung.

Melihat pertumbuhan dan perkembangan wilayah kecamatan Bitung yang semakin pesat, maka pada tanggal 2 Juli 1974, Gubernur Propinsi Sulawesi Utara mengangkat Wempi A. Worang untuk menjabat tiga jabatan sekaligus, yakni Penghubung Bupati, Camat Bitung dan Kepala Dinas Pembangunan Bitung. 

Dengan kesiapan kecamatan Bitung yang cukup matang, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975, maka pada 10 April 1975 Kecamatan Bitung diresmikan sebagai Kota Administratif pertama di Indonesia, dengan wali kota administratif adalah Wempi A. Worang. Kala itu luas wilayah Bitung mencapai 304 km² terdiri dari 3 kecamatan dengan 35 desa. Ketiga kecamatan itu meliputi Bitung Utara (Danowudu hingga Batuputih), Kecamatan Bitung Tengah (Tanjung Merah hinga Kasawari) dan Kecamatan Bitung Selatan (seluruh desa di Pulau Lembeh).

Kerja keras dan perjuangan wali kota administratif ketiga Drs. S.H. Sarundajang, memunculkan julukan Bitung sebagai Kota Lima Dimensi (Kota Pelabuhan, Kota Industri, Kota Perdagangan, Kota Pariwisata dan Kota Pemerintahan) yang kemudian berubah menjadi Kota Serbadimensi. Usaha dari wali kota Sarundajang menghasilkan keputusan pemerintah Indonesia dengan menetapkan kota administratif Bitung menjadi Kota Madya dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1990. Peresmiannya dilakuan oleh Menteri Dalam Negeri, Rudini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990, dengan luas wilayah 304 km², 3 kecamatan dan 44 kelurahan.

Pada masa kepemimpinan wali kota Sarundajang, Kota Bitung mengalami pemekaran dari 3 kecamatan menjadi 4 kecamatan. Hal ini didasarkan pada PP Nomor 43 Tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995. Kecamatan yang baru mekar adalah Kecamatan Bitung Timur sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Bitung Tengah. Dengan demikian Kota Madya Bitung menjadi 4 wilayah kecamatan. 

Selanjutnya pada masa kepemimpinan wali kota Milton Kansil, Kecamatan Bitung Tengah mengalami pemekaran. Pada 14 Desember 2001 berdasarkan Keputusan Walikota Bitung Nomor 100 Tahun 2001, bertambhalah kecamatan baru yakni Kecamatan Bitung Barat. 

Terakhir, pemekaran di kota Bitung terjadi pada 10 Oktober 2007. Pemekaran terjadi untuk wilayah kecamatan dan kelurahan. Dari semula 5 kecamatan menjadi 8 kecamatan dan dari 44 kelurahan menjadi 69 kelurahan. Kedelapan kecamatan itu meliputi Kecamatan Ranowulu dengan 11 kelurahan, Kecamatan Matuari dengan 8 kelurahan, Kecamatan Girian dengan 7 kelurahan, Kecamatan Madidir dengan 8 kelurahan, Kecamatan Maesa dengan 8 kelurahan, Kecamatan Aertembaga dengan 10 kelurahan, Kecamatan Lembeh Utara meliputi 10 kelurahan dan Kecamatan Lembeh Selatan meliputi 7 kelurahan.

Secara geografis, wilayah kota Bitung sebagian besar daratannya merupakan daerah berbukit dan gunung, terletak pada posisi di antara 1o23’23” – 1o35’39” LU dan 125o1’43” – 125o18’13” BT. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku, di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Likupang dan Kecamatan Dimembe (Kabupaten Minahasa Utara), Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa Utara).  (Semuel Muhaling - Dari berbagai sumber)

DAFTAR KEPEMIMPINAN KOTA BITUNG

No	Nama Pejabat		Mulai menjabat	Akhir jabatan	Keterangan
1		W. A. Worang	1975	1979	Wali Kota Administratif
2		Drs. K. L. Senduk	1979	1986	Wali Kota Administratif
3		Drs. S. H. Sarundayang	1986	1990	Wali Kota Administratif
4		Drs. S. H. Sarundayang	1990	1995	Wali Kota Madya I
			1995	2000	Wali Kota Madya II
5		Drs. Is. L.A. Gobel	April 2000	Agustus 2000	Penjabat Wali Kota
6		Milton Kansil SE	Agustus 2000	Agustus 2005	Wali kota hasil pemilihan DPRD II Bitung
		Cornelius Supit	Agustus 2000	Agustus 2005	Wakil wali kota hasil pemilihan DPRD II Bitung
7		Drs. Max Lumintang	Agustus 2005	Februari 2006	Penjabat Wali Kota
8		Hanny Sondakh	21 Februari 2011	21 Februari 2016	Wali Kota I hasil pemilihan langsung
		Robert Lahindo, SH, MSi	21 Februari 2006	21 Februari 2011	Wakil Wali Kota I hasil pemilihan langsung
9		Hanny Sondakh	21 Februari 2011	21 Februari 2016	Wali Kota Periode II
		Maximiliaan Jonas Lomban	21 Februari 2011	21 Februari 2016	Wakil Wali Kota
10		Drs. John Heit Palandung, MSi	21 Februari 2016	30 Maret 2016	Penjabat Wali Kota
11		Maxmiliaan Jonas Lomban, SE, MSi	30 Maret 2016	Petahana	Wali Kota
		Ir. Maurits Mantiri, MM	30 Maret 2016	Petahana	Wakil Wali Kota

Ini 38 Jenis Pakaian Dinas ASN Kemendagri dan Pemda Sesuai PERMENDAGRI NOMOR 11 TAHUN 2020

Ini 38 Jenis Pakaian Dinas ASN Kemendagri dan Pemda Sesuai PERMENDAGRI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH tanggal 28 Januari 2020. Isi lengkap Permendagri silakan unduh di SINI.