Daftar Nama PNS Daerah yang Belum Melakukan PUPNS (5)

-Sebagai Pegawai Negeri Sipil, beberapa tahun lalu telah melakukan pendaftaran ulang PNS sesuai permintaan dari BKN. Namun ternyata sampai saat ini masih banyak PNS yang tidak melakukannya. Salah satu pertanda belum melakukan pendaftaran ulang PNS adalah penggunaan Nomor Induk Pegawai. Bagi yang sudah melakukan PUPNS, maka NIP telah berubah dari 9 angka menjadi 18 angka dengan rincian 4 angka pertama menandakan tahun kelahiran, dua angka berikutnya pertanda bulan kelahiran dan dua angka berikutnya lagi menandakan tanggal lahir yang bersangkutan. Kemudian empat angka berikutnya adalah tanda tahun diangkat menjadi CPNS, diikuti dua angka berikutnya adalah bulan diangkat menjadi CPNS, selanjut angka 1 atau 2 dimana 1 berarti jenis kelamin laki-laku dan 2 berarti jenis kelamin perempuan, sedangkan 3 angka terakhir adalah nomor urut data angka pertama sampai 15 yang sama.
Misalnya: Si Polan NIP 20120401 203203 1 005 artinya, si Polan lahir tahun 2012 bulan April tanggal 1 dan diangkat menjadi CPNS pada tahun 2032 bulan Maret, jenis kelamin laki-laki, nomor urut 5 dari sejumlah nama yang memiliki data kelahiran dan pengangkatan CPNS yang sama.
Nah, jika Anda belum memiliki NIP baru tersebut, berarti Anda belum melakukan PUPNS, atau sudah melakukan tetapi Anda belum mengambil Surat Keputusan Konversi NIP di BKD atau Biro Kepegawaian. Entah yang mana alasan untuk Anda. Namun sebagai data pasti, berikut ini daftar nama-mana PNS yang belum melakukan PUPNS. Untuk melihat detail nama PNS, silakan klik pada masing-masing link pemerintah daerah. Jika instansi Anda tidak ada link, berarti tidak ada PNS yang belum melakukan PUPNS.

Catatan: Ini merupakan bagian kelima dari 5 bagian (sengaja dipecah agar tidak didetect oleh Mr. Google sebagai spam karena terlalu banyak link tautan) Semoga bermanfaat.
Daftar PNS yang belum mengikuti PUPNS harap menghubungi BKD/ Biro Kepegawaian instansi yang terkait.

401.	Pemerintah Kab. Lombok Barat
402.	Pemerintah Kab. Lombok Tengah
403.	Pemerintah Kab. Lombok Timur
404.	Pemerintah Kab. Bima
405.	Pemerintah Kab. Sumbawa
406.	Pemerintah Kab. Dompu
407.	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
408.	Pemerintah Kab. Lombok Utara
409.	Pemerintah Kota Mataram
410.	Pemerintah Kota Bima
411.	Pemerintah Kab. Kupang
412.	Pemerintah Kab. Belu
413.	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
414.	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
415.	Pemerintah Kab. Alor
416.	Pemerintah Kab. Sikka
417.	Pemerintah Kab. Flores Timur
418.	Pemerintah Kab. Ende
419.	Pemerintah Kab. Ngada
420.	Pemerintah Kab. Manggarai
421.	Pemerintah Kab. Sumba Timur
422.	Pemerintah Kab. Sumba Barat
423.	Pemerintah Kab. Lembata
424.	Pemerintah Kab. Rote Ndao
425.	Pemerintah Kab. Manggarai Barat
426.	Pemerintah Kab. Manggarai Timur
427.	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
428.	Pemerintah Kab. Nagekeo
429.	Pemerintah Kab. Sumba Tengah
430.	Pemerintah Kab. Sabu Raijua
431.	Pemerintah Kota Kupang
432.	Pemerintah Kab. Maluku Tengah
433.	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
434.	Pemerintah Kab. Buru
435.	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat
436.	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
437.	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
438.	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
439.	Pemerintah Kab. Buru Selatan
440.	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
441.	Pemerintah Kota Ambon
442.	Pemerintah Kota Tual
443.	Pemerintah Kab. Halmahera Barat
442.	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
444.	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
445.	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
446.	Pemerintah Kab. Halmahera Utara
447.	Pemerintah Kab. Halamhera Timur
448.	Pemerintah Kota Ternate
449.	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
450.	Pemerintah Kab. Jaya Pura
451.	Pemerintah Kab. Biak Numfor
452.	Pemerintah Kab. Yapen Waropen
453.	Pemerintah Kab. Merauke
454.	Pemerintah Kab. Jayawijaya
455.	Pemerintah Kab. Nabire
456.	Pemerintah Kab. Puncak Jaya
457.	Pemerintah Kab. Paniai
458.	Pemerintah Kab. Mimika
459.	Pemerintah Kab. Boven Digoel
460.	Pemerintah Kab. Mappi
461.	Pemerintah Kab. Asmat
462.	Pemerintah Kab. Yahukimo
463.	Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
464.	Pemerintah Kab. Tolikara
465.	Pemerintah Kab. Sarmi
466.	Pemerintah Kab. Keerom
467.	Pemerintah Kab. Waropen
468.	Pemerintah Kab. Supiori
469.	Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
470.	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
471.	Pemerintah Kab. Lami Jaya
472.	Pemerintah Kab. Yalimo
473.	Pemerintah Kab. Ndungga
474.	Pemerintah Kab. Dogiyai
475.	Pemerintah Kab. Lanny Jaya
476.	Pemerintah Kab. Puncak
477.	Pemerintah Kota Jayapura
478.	Pemerintah Kab. Bintan
479.	Pemerintah Kab. Karimun
480.	Pemerintah Kab. Natuna
481.	Pemerintah Kab. Lingga
482.	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
483.	Pemerintah Kota Batam
484.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang
485.	Pemerintah Kab. Sorong
486.	Pemerintah Kab. Sorong Selatan
487.	Pemerintah Kab. Raja Ampat
488.	Pemerintah Kab. Manokwari
489.	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
490.	Pemerintah Kab. Teluk Wondama
491.	Pemerintah Kab. Fak-fak
492.	Pemerintah Kab. Kaiman
493.	Pemerintah Kota Sorong
494.	Pemerintah Kab. Mamuju Utara
495.	Pemerintah Kab. Mamuju
496.	Pemerintah Kab. Mamasa
497.	Pemerintah Kab. Polewali Mandar
498.		Pemerintah Kab. Majene

.Sumber: Badan Kepegawaian Negara