Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi prihatin atas kalangan pegawai negeri sipil yang mendapat jabatan namun tidak sesuai dengan kompetensinya terutama di lingkungan pemerintahan di daerah. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kemenpan RB, Wiharto, menyebutnya sebagai situasi memprihatinkan. "Bayangkan ada sarjana agama menjadi kepala dinas pekerjaan umum, ini kan tidak sesuai disiplin ilmunya,” kata Wiharto, pada acara Bimtek Kesadaran Bela Negara di Kementerian Pertahanan Jakarta, Rabu (25/4). Hal ini bisa terjadi, lanjut Wiharto, karena gubernur dan bupati/wali kota umumnya kalangan partai politik yang dalam undang-undang mempunyai kewenangan pembinaan kepegawaian sehingga bisa melakukan rotasi sesuai dengan kepentingannya. Namun, penempatan seseorang pada jabatan kerap tidak sesuai dengan kompetensi atau disiplin ilmunya sehingga berdampak pada pelayanan publik. Tentu disayangkan karena terkadang semaunya saja merekrut maupun menempatkan jabatan, ucapnya. Risikonya kata dia, program reformasi birokrasi bisa terganggu, ketidakpercayaan kepada negara, kekecewaan masyarakat dan tidak sesuai harapan kebutuhan masyarakat.(rm) Sumber
infopublik.kominfo.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar