Daftar Nama PNS Daerah yang Belum Melakukan PUPNS (4)

Sebagai Pegawai Negeri Sipil, beberapa tahun lalu telah melakukan pendaftaran ulang PNS sesuai permintaan dari BKN. Namun ternyata sampai saat ini masih banyak PNS yang tidak melakukannya. Salah satu pertanda belum melakukan pendaftaran ulang PNS adalah penggunaan Nomor Induk Pegawai. Bagi yang sudah melakukan PUPNS, maka NIP telah berubah dari 9 angka menjadi 18 angka dengan rincian 4 angka pertama menandakan tahun kelahiran, dua angka berikutnya pertanda bulan kelahiran dan dua angka berikutnya lagi menandakan tanggal lahir yang bersangkutan. Kemudian empat angka berikutnya adalah tanda tahun diangkat menjadi CPNS, diikuti dua angka berikutnya adalah bulan diangkat menjadi CPNS, selanjut angka 1 atau 2 dimana 1 berarti jenis kelamin laki-laku dan 2 berarti jenis kelamin perempuan, sedangkan 3 angka terakhir adalah nomor urut data angka pertama sampai 15 yang sama.
Misalnya: Si Polan NIP 20120401 203203 1 005 artinya, si Polan lahir tahun 2012 bulan April tanggal 1 dan diangkat menjadi CPNS pada tahun 2032 bulan Maret, jenis kelamin laki-laki, nomor urut 5 dari sejumlah nama yang memiliki data kelahiran dan pengangkatan CPNS yang sama.
Nah, jika Anda belum memiliki NIP baru tersebut, berarti Anda belum melakukan PUPNS, atau sudah melakukan tetapi Anda belum mengambil Surat Keputusan Konversi NIP di BKD atau Biro Kepegawaian. Entah yang mana alasan untuk Anda. Namun sebagai data pasti, berikut ini daftar nama-mana PNS yang belum melakukan PUPNS. Untuk melihat detail nama PNS, silakan klik pada masing-masing link pemerintah daerah. Jika instansi Anda tidak ada link, berarti tidak ada PNS yang belum melakukan PUPNS.

Catatan: Ini merupakan bagian keempat dari 5 bagian (sengaja dipecah agar tidak didetect oleh Mr. Google sebagai spam karena terlalu banyak link tautan) Semoga bermanfaat.
Daftar PNS yang belum mengikuti PUPNS harap menghubungi BKD/ Biro Kepegawaian instansi yang terkait.

301	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
302	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
303	Pemerintah Kab. Balangan
304	Pemerintah Kota Banjarmasin
305	Pemerintah kota Banjar Baru
306	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
307	Pemerintah Kab. Pasir
308	Pemerintah Kab. Bulungan
309	Pemerintah Kab. Berau
310	Pemerintah Kab. Malinau
311	Pemerintah Kab. Nunukan
312	Pemerintah Kab. Kutai Barat
313	Pemerintah Kab. Kutai Timur
314	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
315	Pemerintah Kab. Tana Tidung
316	Pemerintah Kota Samarinda
317	Pemerintah Kota Balikpapan
318	Pemerintah Kota Bontang
319	Pemerintah Kota Tarakan
320	Pemerintah Kab. Minahasa
321	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
322	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
323	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
324	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
325	Pemerintah Kab. Minahasa Utara
326	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
327	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
328	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
329	Pemerintah Kab. Sitaro
330	Pemerintah Kab. Mitra
331	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
332	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
333	Pemerintah Kota Manado
334	Pemerintah Kota Bitung
335	Pemerintah Kota Tomohon
336	Pemerintah Kota Kotamobagu
337	Pemerintah Kab. Gorontalo
338	Pemerintah Kab. Boalemo
339	Pemerintah Kab. Pohuwato
340	Pemerintah Kab. Bone Bolango
341	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
342	Pemerintah Kota Gorontalo
343	Pemerintah Kab. Pinrang
344	Pemerintah Kab Poso
345	Pemerintah Kab. Donggala
346	Pemerintah Kab. Toli-Toli
347	Pemerintah Kab. Banggai
348	Pemerintah Kab. Buol
349	Pemerintah Kab. Marowali
350	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
351	Pemerintah Kab. Parigi Moutong
352	Pemerintah Kab. Tojo Una Una
353	Pemerintah Kab. Sigi
354	Pemerintah Kota Palu
355	Pemerintah Kab. Pinrang
356	Pemerintah Kab. Gowa
357	Pemerintah Kab. Wajo
358	Pemerintah Kab. Bone
359	Pemerintah Kab. Tana Toraja
360	Pemerintah Kab. Maros
361	Pemerintah Kab. Luwu
362	Pemerintah Kab. Sinjai
363	Pemerintah Kab. Bulukumba
364	Pemerintah Kab. Bantaeng
365	Pemerintah Kab. Jeneponto
366	Pemerintah Kab. Selayar
367	Pemerintah Kab. Takalar
368	Pemerintah Kab. Barru
369	Pemerintah Kab. Sindenreng Rappang
370	Pemerintah Kab. Pangkajene & Kepulauan
371	Pemerintah Kab. Soppeng
372	Pemerintah Kab. Enrekang
373	Pemerintah Kab. Luwu Utara
374	Pemerintah Kab. Luwu Timur
375	Pemerintah Kab. Toraja Utara
376	Pemerintah Kota Makassar
377	Pemerintah Kota Pare-Pare
378	Pemerintah Kota Palopo
379	Pemerintah Kab. Konawe
380	Pemerintah Kab. Buton
381	Pemerintah Kab. Muna
382	Pemerintah Kab. Kolaka
383	Pemerintah Kab. Konawe Selatan
384	Pemerintah Kab. Konawe Utara
385	Pemerintah Kab. Bombana
386	Pemerintah Kab. Wakatobi
387	Pemerintah Kab. Kolaka Timur
388	Pemerintah Kab. Buton Utara
389	Pemerintah Kab. Konawe Utara
390	Pemerintah Kota Kendari
391	Pemerintah Kota Baubau
392	Pemerintah Kab. Buleleng
393	Pemerintah Kab. Jembrana
394	Pemerintah Kab. Klungkung
395	Pemerintah Kab. Gianyar
396	Pemerintah Kab. Karang Asem
397	Pemerintah Kab. Bangli
398	Pemerintah Kab. Badung
399	Pemerintah Kab. Tabanan
400	Pemerintah Kota Denpasar

Sumber: Badan Kepegawaian Negara