Daftar UU RI Tahun 1997

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA 
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 TENTANG PENGESAHAN TREATY ON THE SOUTHEAST ASIA NUCLEAR WEAPON FREE ZONE (TRAKTAT KAWASAN BEBAS SENJATA NUKLIR DI ASIA TENGGARA)
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 TENTANG KETENAGANUKLIRAN
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992 TENTANG MEREK
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 TENTANG STATISTIK
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
21. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 TENTANG MOBILISASI DAN DEMOBILISASI NARKOTIKA
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
24. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 TENTANG PENYIARAN
25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
26. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
27. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 TENTANG MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
28. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
29. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN
30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/1996
31. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 TENTANG PERADILAN MILITER
32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI