Daftar Undang-Undang Tahun 1955

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO. 20 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NO. 31 TAHUN 1950) TENTANG PEMERINTAHAN JAKARTA RAYA' SEBAGAI UNDANG-UNDANG
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1953, LEMBARAN NEGARA NO. 29 TAHUN 1953)
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1956 tentang PEMBEBASAN DOKTER SOEGIRI DARI PENGGANTIAN UANG
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang PENGUBAHAN 'OVERSCHRIJVINGSTARIEF' YANG DILAMPIRKAN PADA ORDONANSI YANG MENGATUR BIAYA BALIK NAMA BARANG-BARANG TETAP (STAATSBLAD 1949 NOMOR 282)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 tentang PENGESAHAN PERNYATAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA PERSETUJUAN TIMAH INTERNASIONAL 1953
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 PEMBENTUKAN MAJELIS ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG TERBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1950
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang PEMBELANJAAN PENSIUN
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA NEDERLAND BERDASARKAN PERJANJIAN KONFERENSI MEJA BUNDAR
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1956 tentang PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI CUKAI TEMBAKAU (STAATSBLAD 1932 NO.517)
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INDISCHE TARIEFWET (STAATSBLAD 1942 NO. 487)
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang RATIFIKASI KONVENSI NOMOR 98 ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL MENGENAI BERLAKUNYA DASAR-DASAR DARI HAK UNTUK BERORGANISASI DAN UNTUK BERUNDING BERSAMA
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1956 tentang PENGUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 (ZEGELVERORDENING 1921)
20. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956 tentang PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 18) TENTANG LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN LARANGAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH' SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 30 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG ')
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1956 tentang PENGADILAN DAN ACARA PIDANA KHUSUS UNTUK ANGGOTA KONSTITUANTE
23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA
24. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR
25. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956 tentang KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEUANGAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION)
26. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 tentang MENGADAKAN SUATU TARIP MINIMUM DAN MAKSIMUM DALAM TARIP BEA-MASUK
27. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH-TANAH PERKEBUNAN
28. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang PERATURAN-PERATURAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN MENGENAI TANAH-TANAH PERKEBUNAN
29. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1956 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1955 TENTANG MEMBERHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NOMOR 51)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG
30. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1956 tentang PENGUBAHAN REDAKSI BAGIAN I BAB A DAN BAGIAN II BAB A DARI POS 173 DARI TARIP BEA MASUK DAN KENAIKAN JUMLAH BEA DALAM BAGIAN POS YANG TERSEBUT TERAKHIR