- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENIMBUNAN BARANG-BARANG (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG..
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. .
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 PENETAPAN UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA. .
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 PENETAPAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1950 TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG R.I.S. (LEMBARAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG. .
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953 PENETAPAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1952) TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG..
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1953 PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG DIPERHENTIKAN DARI DINAS KETENTARAAN KARENA TIDAK MEMPERBAHARUI IKATAN DINAS. .
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1953 PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG SUKARELA..
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 KEDUDUKAN HUKUM ANGGOTA ANGKATAN PERANG..
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953 AKIBAT-AKIBAT DARI PADA UNDANG-UNDANG TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN..
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953 PENUNJUKAN RUMAH SAKIT-RUMAH SAKIT PARTIKULIR YANG MERAWAT ORANG-ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG YANG KURANG MAMPU..
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1953 PENGUBAHAN BEA PEMBUBARAN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 5 AYAT 2 "JACHTORDONNANTIE JAVA EN MADURA 1940" (STAATSBLAD 1939 NR 733)..
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1953 MENGUBAH DAN MENAMBAH ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908..
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1953 PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TAMBAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON..
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1953 PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SURIA..
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1953 PEMBUBARAN KOMISI URUSAN PERBURUHAN..
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1953 KEWAJIBAN MELAPORKAN PERUSAHAAN..
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1953 PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 18 TAHUN 1951 UNTUK MEMBATASI MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950' (LEMBARAN NEGARA NOMOR 93 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG..
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1950, TENTANG MENGADAKAN PAJAK PEREDARAN 1950' (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 19 TAHUN 1950) DAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 38 TAHUN 1950 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950' ..
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1953 PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG LARANGAN UNTUK MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM PEREDARAN UANG PERAK LAMA, YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN 'INDISCHE MUNTWET 1912' (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 13 TAHUN 1952, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA .....
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA 'INDISCHE MUNTWET 1912' DAN PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA UANG' (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20 TAHUN 1951) (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1951) SEBAGAI .....
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1953 PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1951, TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA OPSENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI' (LEMBARAN NEGARA NOMOR 43 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG..
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1953 PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 21 TAHUN 1951, TENTANG PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA' (LEMBARAN NEGARA NOMOR 96 TAHUN 1951), SEBAGAI UNDANG-UNDANG..
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 PEMBUKAAN APOTEK..
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1953 PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1953, TENTANG PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA' (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1953), SEBAGAI UNDANG-UNDANG..
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1953 PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1950,TENTANG PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG POSTSPAARBANK' (STAATSBLAD 1934 NOMOR 653, 1937 NOMOR 176 DAN 197 DAN 1941 NOMOR 295, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG..
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1953 PENETAPAN 'UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 23 TAHUN 1951, TENTANG PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944' (LEMBARAN NEGARA NOMOR 103 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG..
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951, TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN' (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG..
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1953 BANK TABUNGAN POS.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1953 PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953 MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1952 TENTANG KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1953 PERNYATAAN PERLUNYA BEBERAPA TANAH PARTIKELIR DIKEMBALIKAN MENJADI TANAH NEGERI.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
Berbagi pengetahuan bahasa, seni musik, sastra, budaya, etnik, agama, lagu daerah, lagu rohani, sejarah, undang-undang dll.
Jumat, 10 Februari 2012
Undang-Undang Tahun 1953
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar