Selasa, 21 Februari 2012

Daftar Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1965

Ini adalah 22 produk undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah republik Indonesia selama tahun 1965

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI DENPASAR DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAPRAJA SURABAYA DAN DAERAH TINGKAT II SURABAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1950, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR, JAWA TENGAH, JAWA BARAT DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965  TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGHIDUPAN ORANG JOMPO
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PRAJA PALANGKARAYA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1959, TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1953, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH
  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 PTENTANG EMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TANAH LAUT, DAERAH TINGKAT II TAPIN DAN DAERAH TINGKAT II TABALONG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1959, TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1953, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN
  10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II BATANG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TENGAH
  11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA
  12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 PRP TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1962 NOMOR 31) MENJADI UNDANG-UNDANG
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1962, TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 44) MENJADI UNDANG-UNDANG
  14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 TENTANG PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MAHKAMAH AGUNG
  15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 TENTANG PERKOPERASIAN
  16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1965  TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
  17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 78 TAHUN 1958 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958, NO. 138) YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 PRP TAHUN 1960 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 42)
  18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1964, TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 41) MENJADI UNDANG-UNDANG
  19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965  TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
  20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965  TENTANG DESA PRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
  21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1965 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANJARMASIN DAN PEROBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA
  22. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1965 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BUKIT TINGGI DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MEDAN
  23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1965 TENTANG ANGGARAN MONETER TAHUN ANGGARAN 1966

Tidak ada komentar:

Posting Komentar