Satu Juta PNS Wajib Ikut Diklat Kompetensi

-Setelah pernyataan keprihatinan tentang banyaknya PNS di daerah yang pegang jabatan tak sesuai kompetensi, kini Kementeriam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyatakan, satu juta juta pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia diwajibkan untuk ikut pendidikan dan latihan (diklat) guna memperbaiki kinerja dan kompetensinya. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia.  Karena itu, Kemenpan-RB mengasumsikan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kinerja dan kemampuan PNS di Indonesia.
"Kami segera menyelenggarakan pendidikan dan latihan dan minta dukungan kepada semua kepala Diklat, baik kepala lembaga atau provinsi, untuk kami buat diklat," kata Direktur Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) II Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, Dr Muhammad Idris DP Msi, Senin, 30 April sebagaimana diberitakan oleh Fajar Online.
Menurut Muhammad Idris,  diklat tersebut sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi PNS di samping diklat fungsional dan struktural yang rutin digelar untuk peningkatan jabatan.
"Struktur PNS kita lebih banyak pegawai administrasi. Dari 4,7 juta PNS nasional, di luar tenaga fungsional, 80 persen adalah pegawai administrasi tanpa dibekali kompetensi," kata lanjut Idris.
Pengamat kebijakan publik ini juga menambahkan, PKP2A II LAN Makassar sebagai pelaksana di daerah siap menggelar diklat sejuta PNS yang dimulai tahun 2013. "Kami mengambil bagian dengan target 10 ribu ribu PNS di kawasan timur Indonesia meliputi sepuluih provinsi. Insya Allah jika berjalan lancar tuntas dalam dua tahun," jelas Idris.
Diklat PNS tersebut, lanjut Idris, akan disusun berbasis kompetensi. Selain itu akan dipersiapkan kerangka makro struktural. Antara lain teknik fungsional PNS hingga perlunya dilakukan pemetaan berdasarkan apa yang disebut klaster kompetensi.
PKP2A-LAN Makassar sendiri akan menjadi tuan rumah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LAN se Indonesia yang digelar 11-12 Mei nanti. Di arena Rapimnas ini akan dibicarakan struktur anggaran nasional untuk diklat sejuta PNS.
"Kita juga sedang merancang penguatan aturan melalui Kemenpan-RB dan Kementerian Dalam Negeri terkait diklat struktural. Tidak boleh lagi ada pengangkatan tanpa ikut diklat. Tidak ada lagi pengangkatan tim-tim sukses karena hubungan di pemilukada," tegas Idris. (aci/yun)