Rabu, 09 Mei 2012

Daftar UU RI Tahun 2000


  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR (KONVENSI ILO N0. 182 MENGENAI
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMlKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA ..
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA ..
  7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA ..
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN ..
  9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOK 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ..
  10. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ..
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI ..
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
  13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
  14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
  15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK
  16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
  17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
  18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
  19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
  20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
  21. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
  22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999
  23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN
  24. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
  25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 TENTANG PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK).
  26. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
  27. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
  28. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG
  29. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
  30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
  31. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
  32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 TENTANG DESAIN TENTANG TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
  33. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
  34. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
  35. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
  36. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG
  37. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG
  38. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO
Diposting oleh di
Label: ,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)