UU PNS Wajib Laporkan Kekayaannya

Selama ini, KPK hanya mewajibkan setiap pejabat penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya secara langsung di hadapan publik.Misalnya para calon atau yang sudah menjabat kepala daerah, dan anggota DPR(D) serta pejabat eselon tertentu seperti eselon II dan I untuk mengisi laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sedangkan pejabat lebih rendah atau PNS umumnya tidak diwajibkan untuk mengisi LHKPN. Namun kini pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sedang menggodok rancangan undang-undang yang mewajibkan setiap PNS harus melaporkan kekayaannya.
Hal ini dimaksudkan agar ada landasan hukum yang jelas terkait kewajiban pelaporan dimaksud.
Memang, sejauh ini Kepala daerah dan pejabat di sejumlah instansi negara di pusat dan daerah wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK di hadapan publik. KPK memfasilitasi penyampaian LHKPN di hadapan publik itu sesuai amanat Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Pasal 5 Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 itu menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, tengah menjabat dan setelah menjabat.
Sesuai pasal 13 Undang Undang nomor 13 Tahun 2002, KPK bertugas melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
"Kalau bukan pejabat publik tidak wajib, sehingga diinisiasi untuk membuat undang undang yang mengatur hal itu, kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah," ujarnya.
Menurut mantan Penjabat Gubernur Aceh itu, aturan yang mengharuskan PNS melaporkan kekayaannya secara berjenjang, semenjak menjadi PNS, naik pangkat hingga menempati jabatan tertentu, dapat dipenuhi dari dua cara.
Selain meminta KPK mewariskan kewenangan untuk memfasilitasi penyampaian LHKPN, juga dapat berupa pembuatan regulasi baru berbentuk undang undang.
"Kalau tunggu KPK beri kewenangan, tampaknya agak rumit, makanya cara terbaiknya yakni membuat undang undang baru yang di dalamnya mengatur kewajiban PNS melaporkan harta kekayaannya kepada atasan langsung melalui pejabat inspektorat," ujarnya.
Aswar menambahkan, Kementerian PAN dan RB menjadi koordinator penggodokan undang undang tersebut, dan hal itu telah dimulai.
Diharapkan, regulasi baru itu dapat segera ditindaklanjuti di gedung perwakilan rakyat agar ada regulasi pasti soal keharusan PNS melaporkan kekayaannya.
"Mudah-mudahan bisa cepat, tengah diupayakan, karena regulasi itu dibutuhkan dalam mengimplementasikan program percepatan reformasi birokrasi," ujarnya. Rujukan: Suara Pembaruan