Daftar UU RI Tahun 1999

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 TENTANG PARTAI POLITIK
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARBARU
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DUMAI
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)
19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO.138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)
20. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 TENTANG BANK INDONESIA
23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 TENTANG LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
24. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
25. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR II/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
26. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
27. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
28. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
30. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
32. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
33. Undang Undang Nomor 34 Tahun 1999 TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
34. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
35. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
36. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
37. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
38. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 TENTANG PERS
39. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 TENTANG KEHUTANAN
40. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
41. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
42. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
43. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
44. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
45. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
46. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE
47. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
48. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO
49. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
50. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
51. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
52. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
53. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK
54. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 TENTANG RAKYAT TERLATIH