Ini adalah Daftar Peraturan Perundang-Undangan Terkait PNS

-

1. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2004
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN URUSAN LOGISTIK MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1972 TENTANG JENIS-JENIS PAKAIAN SIPIL
4. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1996 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
5. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1974 TENTANG BEBERAPA PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN KESEDERHANAAN HIDUP.
6. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1992 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PRANATA NUKLIR DAN PENGAWAS RADIASI
7. Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2006 TENTANG PENGANGKATAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
8. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA
9. Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1992 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN
10. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
11. Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 155/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
12. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 285/Kp/II/85 Tahun 1985 TENTANG PEJABAT PENYELENGGARA WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
13. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/Kp/V/89 Tahun 1989 TENTANG PENGAWAS DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/2000 Tahun 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 338/KMK.01/2000 TENTANG PEJABAT LELANG
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2003 Tahun 2003 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PAJAK
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2000 Tahun 2000 TENTANG PEJABAT LELANG
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/KPTS-II/2003 Tahun 2003 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK 121/KPTS-II/1984 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENJATUHKKAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHUTANAN
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 133/KPTS-II/94 Tahun 1994 TENTANG PROSEDUR PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2003 TENTANG IZIN TERTULIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI YANG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
20. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2003 TENTANG TATA CARA KONSULTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 TENTANG KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 TENTANG PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI KEPALA DESA ATAU DIPILIH/DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA
23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2006 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
25. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2004 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
26. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-12/BC/2002 Tahun 2002 TENTANG PENUNJUKAN / PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MEMBERIKAN ATAU MENOLAK IZIN PERCERAIAN DAN SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN SERTA MEMBERIKAN ATAU MENOLAK IZIN UNTUK BERISTERI LEBIH DARI SEORANG
27. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor  01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
28. Keputusan Bersama Menteri Agama, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 407, KEP.185/MEN/VII/2005, SKB/02/M.PAN/7/2005 Tahun 2005 TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2006
29. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
30. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 TENTANG PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT
31. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
32. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
33. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN BESERTA ANGGOTA KELUARGANYA
34. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH..
35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 TENTANG SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
36. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 TENTANG KEANGGOTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA
37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1975 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
38. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
40. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
41. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1952 TENTANG PEMBERIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG-BARANG YANG TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG PADA WAKTU MELAKUKAN PERJALANAN DINAS
42. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
43. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 TENTANG PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI DALAM LAPANGAN PARTIKELIR
44. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001
45. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
46. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
47. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
48. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 TENTANG TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
49. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
50. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS ATAU CACAT AKIBAT KECELAKAAN KARENA DINAS
51. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/I/2005 Tahun 2005 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL
52. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER DAN ANGKA KREDITNYA
53. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER DAN ANGKA KREDITNYA
54. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 2009 TENTANG KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PENERBANGAN SIPIL
55. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN GURU BESAR/PROFESOR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR/PROFESOR EMERITUS
56. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2006 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIT UTAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
57. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
58. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI DOSEN
59. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU
60. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
61. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2006 Tahun 2006 TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN UANG MUKA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
62. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2006 Tahun 2006 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
63. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tahun 2010 TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
64. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 Tahun 2010 TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYARINGAN DAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DARI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA I DAN III KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
65. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2010 Tahun 2010 TENTANG PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
66. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 Tahun 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
67. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 Tahun 2006 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS I
68. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 Tahun 2009 TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
69. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.KP.05.01 Tahun 2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
70. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.DL.07.01 Tahun 2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI UJIAN KESAMAPTAAN JASMANI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
71. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.01.05 Tahun 2009 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
72. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS
73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI
78. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN CUTI BAGI KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PERMOHONAN IZIN BAGI KEPALA DAERAH YANG DICALONKAN MENJADI PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN
80. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 TENTANG PERPINDAHAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
81. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-02/BL/2007 Tahun 2007 TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENGADMINISTRASIAN ATAS PENITIPAN DANA IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA OLEH PT TASPEN (PERSERO)
82. Penetapan Presiden Nomor 15 Tahun 1965 TENTANG PENINGKATAN KEDUDUKAN PIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
83. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 TENTANG PENDANAAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
84. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
85. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
86. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL 
87. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
88. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN
89. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
90. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
91. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 TENTANG POLISI PAMONG PRAJA
92. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1993
93. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
94. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
95. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR
96. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
97. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
98. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP
99. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
100. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
101. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
102. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1974 TENTANG PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
103. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
104. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
105. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
106. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP
107. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1954 TENTANG PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI
108. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952 TENTANG PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
109. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1961 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
110. Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1950 TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
111. Undang Undang Darurat Nomor 34 Tahun 1950 TENTANG MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 25, TAHUN 1950 MENGENAI HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
112. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1964 TENTANG JAM BEKERJA PARA HAKIM PENGADILAN NEGERI
113. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.80-9/1999 Tahun 2006 TENTANG BATAS USIA PENSIUN PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II
114. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2006 TENTANG TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN
115. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
116. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1963  TENTANG PERATURAN MENGENAI STATUS DAN KEDUDUKAN KEUANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN KEPOLISIAN DI PROPINSI IRIAN BARAT
117. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 TENTANG TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
118. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 TENTANG SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG
119. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2006 TENTANG PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KORBAN KONFLIK DAN/ATAU TERLIBAT DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA
120. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1960 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN TANDA PANGKAT KEPALA-KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT I
121. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERISIPIL
122. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL