Daftar UU RI Tahun 1982

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY,1961) DAN PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS (CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969)
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1982/1983
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 TENTANG HAK CIPTA
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1981/1982
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1974/1975
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1982 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1975/1976
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1982 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1976/1977
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1982 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1977/1978
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1978/1979
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI RIAU DI PEKANBARU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI JAMBI DI JAMBI DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU DI BENGKULU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DI PALU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MANADO
19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA DI KENDARI DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG
20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
21. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1967.