UU No 7 Tahun 1954 Tentang PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1954

TENTANG

PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu mengatur pemindahan kekuasaan Menteri Urusan Pegawai, yang diberikan dalam Undang-undang kepada Perdana Menteri.

Mengingat:

pasal 89 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI

Pasal 1

Apabila dalam sesuatu Undang-undang disebut perkataan-perkataan "Menteri Urusan Pegawai", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Perdana Menteri".

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 11 Mei 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 9 Februari 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

Ttd.

ALI SATROAMIDJOJO

Diundangkan,

Pada Tanggal 27 Februari 1954

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1954 NOMOR 21