Jumat, 09 Desember 2011

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian (4)

= 
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2010
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER DAN ANGKA KREDITNYA
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2010
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER DAN ANGKA KREDITNYA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 2009
TENTANG KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PENERBANGAN SIPIL
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008
TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN GURU BESAR/PROFESOR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR/PROFESOR EMERITUS
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2006
TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIT UTAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007
TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI DOSEN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009
TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2006 Tahun 2006
TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN UANG MUKA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2006 Tahun 2006
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tahun 2010
TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 Tahun 2010
TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYARINGAN DAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DARI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA I DAN III KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2010 Tahun 2010
TENTANG PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 Tahun 2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 Tahun 2006
TENTANG PEJABAT LELANG KELAS I
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 Tahun 2009
TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.KP.05.01 Tahun 2009
TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.DL.07.01 Tahun 2009
TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI UJIAN KESAMAPTAAN JASMANI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.01.05 Tahun 2009
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar