Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1992 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993
TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 155/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 285/Kp/II/85 Tahun 1985
TENTANG PEJABAT PENYELENGGARA WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/Kp/V/89 Tahun 1989
TENTANG PENGAWAS DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/2000 Tahun 2000
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 338/KMK.01/2000 TENTANG PEJABAT LELANG
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2003 Tahun 2003
TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2000 Tahun 2000
TENTANG PEJABAT LELANG
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/KPTS-II/2003 Tahun 2003
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK 121/KPTS-II/1984 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENJATUHKKAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHUTANAN
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 133/KPTS-II/94 Tahun 1994
TENTANG PROSEDUR PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2003
TENTANG IZIN TERTULIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI YANG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2003
TENTANG TATA CARA KONSULTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001
TENTANG KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001
TENTANG PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI KEPALA DESA ATAU DIPILIH/DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 76 Tahun 2008
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2006
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2004
TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-12/BC/2002 Tahun 2002
TENTANG PENUNJUKAN / PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MEMBERIKAN ATAU MENOLAK IZIN PERCERAIAN DAN SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN SERTA MEMBERIKAN ATAU MENOLAK IZIN UNTUK BERISTERI LEBIH DARI SEORANG
Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Keputusan Bersama Menteri Agama, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 407, KEP.185/MEN/VII/2005, SKB/02/M.PAN/7/2005 Tahun 2005
TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2006
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005
TENTANG PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995
TENTANG PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar