State Personnel Agency (BKN) ensure, Presidential Decree No. 254 / VIII/10 dated 21 November 2010 on Improving Salaries and allowances of civil servants who later spread increasingly circulating in some areas, is a fake Presidential Decree. Finally, the decree was a scene in the region of North Sumatra. Presidential certainly fake, with two arguments are very simple.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan, Keppres Nomor 254 /VIII/10 tertanggal 21 November 2010 tentang Perbaikan Gaji dan Tujangan PNS yang belakangan makin menjalar beredar di sejumlah daerah, merupakan Kepres bodong alias palsu. Terakhir, Keppres tersebut heboh di wilayah Sumut. Kepres dipastikan palsu, dengan dua argumen yang sangat sederhana.
Kepala Biro Humas dan Protokoler BKN, Budi Hartono menjelaskan, argumen pertama, bahwa masalah mengenai gaji PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), bukan dengan Keppres. “Sedangkan Keppres hanya untuk mengatur tunjangan. Kan aneh ya, di dalam Kepres 254 itu disebutkan tentang perbaikan gaji PNS dan tunjangan,” ucapnya kepada JPNN ini saat dikonfirmasi mengenai Keppres 254 itu, kemarin (7/2).
Argumen kedua, selama 2010, presiden hanya mengeluarkan Kepres sebanyak 12 saja, tidak sampai ratusan. “Keppres terakhir tahun 2010 hanya mencapai nomor 12 saja. Silakan cek di www.setneg. go.id,” terang Budi Hartono.
Dalam salinan Keppres palsu yang kini ramai beredar di sejumlah daerah itu, gaji dan tunjangan PNS golongan I sebesar Rp 3 juta, sedangkan PNS golongan II bergaji Rp 5 juta. Untuk golongan IIIA-B gajinya Rp 7,5 juta, sedangkan golongan IIIC-D Rp 8,5 juta, golongan IVA-B Rp 9,5 juta, dan golongan IVC-E Rp 12 juta.
Yang membuat banyak pihak terbuai, dalam Keppres palsu itu disebutkan pula bahwa Gaji dan Tujangan PNS yang baru itu akan direalisasikan pembayarannya pada 1 April 2011. Namun disebutkan pula, tidak ada lagi pemberian uang pensiun.
Budi Hartono, mengakui, isu Keppres 254 itu memang marak di daerah. Namun ditegaskannya bahwa tidak ada Keppres tersebut. “Saya sudah cek ke instansi yang berwenang, ternyata itu belum ada,” kata Budi.
Mengenai tunjangan kinerja (remunerasi), diakui Budi, sudah keluar pada Desember lalu. Itupun tidak disebutkan nominalnya. Hanya disebutkannya, uang remunerasi diharapkan dibayar pada Januari-Februari 2011 ini.
“Kami berharap pegawai di daerah tidak mempercayai surat-surat seperti itu. Kalau menerima surat yang dirasa aneh, silakan konfirmasi ke BKN. Kami pasti akan mericeknya,” sarannya.
Source : JPPN.COM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar