Dongeng

Dongeng
Dalam' bahasa Jerman: "Marchen": Inggris: "fairy tale", Belanda: "sprookje".

1. Dongeng rakyat yang secara lisan turun-temurun disampaikan kepada kita. Pengarangnya tidak dikenal. Dunia khayalan. Berlainan dengan saga kenyataan dan alam gaib menjadi satu, saling lebur. Tidak ada catatan mengenai tempat dan waktu. Biasanya bertamat dengan "happy ending". Susunan kalimat, struktur dan penokohan sederhana. Sering terjadi ulangan. Prolog dan epilog bersifat stereotype. Mengenai asal usul dongeng rakyat pernah diajukan berbagai teori; antara lain mitologis, alegoris dan psiko-analitis. DiJerman kedua saudara Grimm mencatat puluhan dongeng rakyat. Di dunia Arab terkenal Seribu Satu Malam, walaupun kumpulan dongeng ini lebih tepat dimasukkan ke dalam jenis dongeng kebudayaan. "
2. Dongeng kebudayaan, artinya ditulis oleh seorang pengarang yang berbudaya untuk kalangan berbudaya pula. Ch. Perrault (Dongeng Ibu Angsa, 1697) dianggap sebagai pencipta jenis ini. Bersumber pada daya imaginasi satu pengarang saja. Digemari pada zaman Romantik. H.C. Andersen dari Denmark tersohor karena dongeng-dongengnya. Sifatnya sering satiris atau mengandung pelajaran moral.

Dialog

dialog

1. Wawancara antara dua tokoh di atas panggung atau di dalam sebuah cerita.
2. Jenis sastra yang men amp ilkan dua tokoh yang dengan panjang lebar membicarakan sesuatu, biasanya dari bidang filsafat, sastra atau sesuatu yang sedang hangat dibicarakan. Plato antara lain menu lis Dialog-dialog Sokrates. Juga Erasmus, Percakapan (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).
3. Prinsip dialogis seperti dirumuskan oleh Mikhail Bakhtin menyangkal prinsip monologis yang melatarbelakangi setiap kata. Filsuf bahasa dari Rusia ini berpendapat, bahwa setiap kata merupakan reaksi atau antisipasi terhadap kata-kata dari pihak lain. la melawan anggapan monolbgis. Setiap kata menginteriorisasikan tuntutan resepsi dan komunikasi. Suara-suara lain dan konteks-konteks lain turut bergema dan berbagai pendapat ideologis berbenturan dalam kata. Dalam sebuah roman seorang tokoh ditentukan menurut wataknya dalam fungsi kata-kata orang lain mengenai dirinya. Kata-kata itu diberi nuansa, disanggah atau disangkal.

Digresi

digresi
Dari istilah "digressio" atau "excursus". Kadang-kadang juga dipakai istilah Indonesia lanturan. Penyimpangan dari tema pokok sekedar untuk mempercantik cerita dengan unsur-unsur yang tidak langsung berkaitan dengan tema. Dalam ilmu berpidato dipakai untuk menyegarkan perhatian para pendengar andaikata bahan yang dibicarakan kering. Kadang-kadang justru untuk meningkatkan rasa tegang (selesaian ditunda, retardasi) atau untuk memberikan keterangan tambahan (background information).

Deus ex machina

Deus ex machina
Secara harafiah berarti Tuhan turun dari mesin. Istilah dari dunia teater. Para penulis drama Yunani (Khusus Euripides) menjelang terjadinya malapetaka, memecahkan persoalan yang rupanya tak dapat ditembus, dengan menampilkan seorang dewa di atas panggung. Dewa itu sering diturunkan dengan sebuah derek. Kemudian hari istilah ini diperuntukkan bagi setiap penyelesaian yang terjadi dengan mendadak dan kurang didukung oleh perkembangan alur.

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian (6)

=
Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1992 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993
TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 155/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 285/Kp/II/85 Tahun 1985
TENTANG PEJABAT PENYELENGGARA WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/Kp/V/89 Tahun 1989
TENTANG PENGAWAS DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/2000 Tahun 2000
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 338/KMK.01/2000 TENTANG PEJABAT LELANG
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2003 Tahun 2003
TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PAJAK
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2000 Tahun 2000
TENTANG PEJABAT LELANG
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/KPTS-II/2003 Tahun 2003
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK 121/KPTS-II/1984 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENJATUHKKAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHUTANAN
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 133/KPTS-II/94 Tahun 1994
TENTANG PROSEDUR PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2003
TENTANG IZIN TERTULIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI YANG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN MENJADI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2003
TENTANG TATA CARA KONSULTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001
TENTANG KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001
TENTANG PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI KEPALA DESA ATAU DIPILIH/DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 76 Tahun 2008
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2006
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2004
TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-12/BC/2002 Tahun 2002
TENTANG PENUNJUKAN / PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MEMBERIKAN ATAU MENOLAK IZIN PERCERAIAN DAN SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN SERTA MEMBERIKAN ATAU MENOLAK IZIN UNTUK BERISTERI LEBIH DARI SEORANG
Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Keputusan Bersama Menteri Agama, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 407, KEP.185/MEN/VII/2005, SKB/02/M.PAN/7/2005 Tahun 2005
TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2006
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005
TENTANG PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995
TENTANG PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian (5)

=
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN CUTI BAGI KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PERMOHONAN IZIN BAGI KEPALA DAERAH YANG DICALONKAN MENJADI PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006
TENTANG PERPINDAHAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-02/BL/2007 Tahun 2007
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENGADMINISTRASIAN ATAS PENITIPAN DANA IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA OLEH PT TASPEN (PERSERO)
Penetapan Presiden Nomor 15 Tahun 1965
TENTANG PENINGKATAN KEDUDUKAN PIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001
TENTANG PENDANAAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2004
Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN URUSAN LOGISTIK MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1972 TENTANG JENIS-JENIS PAKAIAN SIPIL
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1996
TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1974 TENTANG BEBERAPA PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN KESEDERHANAAN HIDUP.
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1992
TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PRANATA NUKLIR DAN PENGAWAS RADIASI
Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2006
TENTANG PENGANGKATAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990
TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian (4)

= 
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2010
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER DAN ANGKA KREDITNYA
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2010
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER DAN ANGKA KREDITNYA
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 2009
TENTANG KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PENERBANGAN SIPIL
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008
TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN GURU BESAR/PROFESOR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR/PROFESOR EMERITUS
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2006
TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIT UTAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007
TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI DOSEN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009
TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2006 Tahun 2006
TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN UANG MUKA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2006 Tahun 2006
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tahun 2010
TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 Tahun 2010
TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYARINGAN DAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DARI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA I DAN III KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2010 Tahun 2010
TENTANG PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 Tahun 2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 Tahun 2006
TENTANG PEJABAT LELANG KELAS I
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 Tahun 2009
TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.KP.05.01 Tahun 2009
TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.DL.07.01 Tahun 2009
TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI UJIAN KESAMAPTAAN JASMANI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.01.05 Tahun 2009
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA