Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian (3)

=  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984
TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN BESERTA ANGGOTA KELUARGANYA
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH..
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975
TENTANG SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976
TENTANG KEANGGOTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1975 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1952
TENTANG PEMBERIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG-BARANG YANG TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG PADA WAKTU MELAKUKAN PERJALANAN DINAS
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952
TENTANG PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI DALAM LAPANGAN PARTIKELIR
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963
TENTANG TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983
TENTANG PERLAKUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS ATAU CACAT AKIBAT KECELAKAAN KARENA DINAS
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/I/2005 Tahun 2005
TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian (2)

=
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998
TENTANG POLISI PAMONG PRAJA
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1993
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001
TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999
TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1974
TENTANG PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997
TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997
TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian (1)

=
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1954
TENTANG PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952
TENTANG PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1961
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1950
TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Undang Undang Darurat Nomor 34 Tahun 1950
TENTANG MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 25, TAHUN 1950 MENGENAI HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1964
TENTANG JAM BEKERJA PARA HAKIM PENGADILAN NEGERI
Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.80-9/1999 Tahun 2006
TENTANG BATAS USIA PENSIUN PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2006
TENTANG TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008
TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1963
TENTANG PERATURAN MENGENAI STATUS DAN KEDUDUKAN KEUANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN KEPOLISIAN DI PROPINSI IRIAN BARAT
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006
TENTANG TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959
TENTANG SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG
Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2006
TENTANG PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KORBAN KONFLIK DAN/ATAU TERLIBAT DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1960
TENTANG PAKAIAN DINAS DAN TANDA PANGKAT KEPALA-KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT I
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERISIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000
TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

Rumah Buat PNS dari Bapertarum

Halmahera Membangun Rumah PNS

Bapertarum-PNS bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Perbankan, dan Pengembang bersinergi untuk mewujudkan perumahan yang baik, layak huni, dengan harga yang terjangkau bagi PNS di lingkungan Pemkab Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara yang saat ini jumlahnya mencapai 2.800 orang.

Bapertarum Siapkan Rp 15 Juta Per PNS

Badan Pertimbangan Tabungan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS), meluncurkan program baru bantuan pembiayaan uang muka rumah bagi PNS. Bapertarum menggandeng sejumlah Bank, untuk menyalurkan bantuan tersebut.

PNS Segera Peroleh Rumah Murah

  MAKASSAR, UPEKS- Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) mengadakan Rapat Koordinasi Program Layanan Tabungan Perumahan bagi PNS.
Rapat Koordinasi Wilayah Timur ini membahas layanan tabungan perumahan bagi PNS, diikuti 143 Pemerintah Daerah (Pemda) yang berasal dari 10 provinsi dan 133 kabupaten /kota.

Pegawai Negeri Dapat Bantuan Pembelian Rumah

MAKASSAR -- Pegawai negeri yang belum memiliki tempat tinggal berkesempatan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp 15 juta untuk uang muka atau tambahan biaya pembangunan rumah. Layanan tersebut merupakan program Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

Uang Muka Rp 11,250 Juta

GORONTALO - Program penyediaan rumah untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemprov  Gorontalo dalam waktu dekat segera direalisasikan. Saat ini Pemprov Gorontalo telah menyiapkan lahan untuk kawasan perumahan PNS yang bertempat di Desa Buludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.

Ketua DPR Minta PPATK Buktikan Rekening Gendut PNS Muda

Ketua DPR Marzuki Alie menyarankan agar penegak hukum membuktikan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) berusia muda yang memiliki rekening miliaran rupiah.
Menurut Marzuki, temuan tersebut tak usah diperdebatkan terus melainkan harus dibuktikan dan segera ditangkap.
"Buktikan saja tangkap saja, rekening gendut itu, kita jangan banyak wacana kok, buktikan kalau kurang undang-undang, siapkan saja," ujar Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2011).

Marzuki mendesak PPATK agar melaporkan temuan tersebut ke penegak hukum agar ditindak lanjuti. Selain itu, kata dia temuan tersebut jangan hanya dijadikan perdebatan semata agar tidak menguras energi yang tidak menyelesaikan masalah.
"Laporkan ke polisi saja, kalau ada payung hukumnya, kok ribut terus kita habis waktu berdebat, bekerja cari solusi, habis waktu, ngomong-ngomong seperti ini, tapi enggak ada manfaatnya, padahal keniscayaan kebijakan publik harus ada studi komparasi," kata dia.
Marzuki juga menegaskan PPATK harus berani mempertanggungjawabkan temuan tersebut. "Harus rasional, berani berbuat, tanggung jawab," tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, PPATK menemukan sedikitnya 10 PNS muda yang memiliki rekening miliaran rupiah. Rekening ini sangat tidak masuk akal lantaran jauh dari gaji dan pendapatan resminya sebagai PNS bergolongan IIIB.
Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengaku sudah melaporkan temuan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, data tersebut masih berupa data intelijen sehingga membutuhkan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
“Kami belum bisa menyebut detail nama dan data-data PNS yang diduga memiliki rekening miliaran rupiah. Ini kan unit intelijen, tentunya bila ada hasil dilaporkan ke penegak hukum agar ditindaklanjuti,” kata Agus Santoso di sela-sela seminar nasional tindak pidana pencucian uang di Jakarta, kemarin.
Agus sebagai pejabat baru di PPATK mengaku kaget menemukan rekening miliaran rupiah milik para PNS muda. Mereka umumnya golongan IIIB yang potensial dan menduduki tempat-tempat strategis di lembaga negara.
“Baru sebulan saya menjabat dan dilantik Presiden, tapi saya syock setelah mengetahui hasil laporan korupsi. Saya buktikan dengan membuka aplikasi komputer visual link. Ketika mengetik nama dan tanggal lahir orang itu, muncul riwayat transaksi keuangannya di bank, asuransi, dan sungguh tidak masuk akal,” ungkapnya.
Menariknya, uang itu diputar ke rekening pribadi dan keluarga dekatnya seperti istri, orang tua, adik, dan mertua. Mereka juga bermain proyek fiktif dan menilap belasan miliar rupiah uang negara. Para PNS itu bermain sendiri dan tidak bekerja untuk atasannya.
“Mereka masukkan ke (rekening) istrinya, lalu istrinya memecah ke anaknya usia lima bulan yang sudah diasuransikan Rp2 miliar, kemudian ke anaknya yang berusia lima tahun juga diasuransikan pendidikan sebesar Rp5 miliar,” kata Agus.
Temuan mengejutkan PPATK lainnya, menurut Agus, korupsi oleh PNS berusia muda ini tak hanya dilakukan kaum pria. Ada pula tiga perempuan menerima gratifikasi reguler sebanyak Rp50 juta per bulan.
Karena itu, pihaknya meminta inspektorat jenderal di kementerian untuk semakin memperketat pengawasan melekat (waskat). Apalagi jika ada anak buah yang kelihatan glamor dengan penghasilan yang bisa diketahui jumlahnya dan terus-menerus menduduki jabatan strategis. “Kami pertanyakan mengenai tindakan administratif yang dilakukan,” ujarnya. (lam) Sumber: okzone.com

Lemahnya Peraturan Menteri Picu Mafia Pulsa

tag: skyrim halloween steve jobs nfl boots espn apple e okul iphone 5 walmart phone cellular mobile phone pulse mafia pulsa panja dpr

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 1 Tahun 2009 banyak kelemahan.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi informasi telah melakukan dengar pendapat umum mengenai mafia pulsa.

Dalam dengar pendapat itu, Panitia Kerja (Panja) Mafia Pulsa telah mengundang content provider (CP) dari Imoca (Indonesian Mobile and Online Content Provider Ass), asosiasi dari CP Imma (Indonesia Mobile Multimedia Association), dan Asosiasi Industri Rakaman Indonesia (Asiri), Asosiasi Kreatif Digital Indonesia (Akdi), dan Gabungan Perusahaan Rekaman Indo (Gaperindo).

Dari hasil dengar pendapat itu, Ketua Panja Mafia Pulsa, Tantowi Yahya mengatakan bahwa dalam kasus ini sebenarnya content provider telah memanfaatkan kelemahan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 1 Tahun 2009. Sebab, dalam peraturan menteri itu banyak kelamahan-kelemahan.

"Dan CP itu kan orang pintar, orang-orang IT, mereka melihat peluang-peluang itu. Jadi, mereka bermain dengan peluang-peluang itu," kata Tantowi di Gedung DPR, Selasa 6 Desember 2011.

Tantowi juga mengatakan, mafia pencurian pulsa ini terkait satu sama lain, baik dari content provider dan operator. "Ya, terkait satu sama lainnya. Jadi, CP sebagai eksekutor, terutama CP yang nakal. Mereka ini yang dapat akses ke server dari operator, nah karena mereka dapat akses ke operator, provider juga bersalah karena mereka tidak mengambil kebijakan apa-apa," tuturnya.

Mestinya, kata dia, content provider tidak mempunyai akses langsung ke pelanggan. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah juga dinilai tidak dapat melakukan fungsinya, karena tentunya seluruh content provider terdaftar di sana. "Dan amanat dari Menkominfo, tiap content provider harus mempunyai izin dari BRTI tapi kenyataannya hanya 205 yang terdaftar,"ujar Tantowi.

Tantowi menambahkan, kalau pengawasan itu intensif maka content provider tidak akan berani. "Bisnis itu kan, selalu ada usaha coba-coba, mereka akan jalan terus. Tapi kalau sejak awal mereka sudah dilakukan langkah-langkah intensif dari pemerintah misalnya dengan pelarangan, penindakan sampai dengan sanksi, saya rasa tidak akan parah seperti sekarang ini," kata dia. (eh). Sumber:  VIVAnews

Berita untuk mafia pulsa
Panja Mafia Pulsa DPR Panggil Kabareskrim dan Jampidum

Detikcom - Jakarta - Panja Mafia Pulsa Komisi I DPR hari ini mengundang Kabareskrim dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). Panja akan menanyakan kemajuan ...Ditemukan 33 artikel yang sesuai

detikNews : Panja Mafia Pulsa DPR Panggil Kabareskrim dan ... www.detiknews.com/.../panja-mafia-pulsa-dpr-panggil-kabareskrim-...15 jam yang lalu – Panja Mafia Pulsa Komisi I DPR hari ini mengundang Kabareskrim dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). Panja akan ...

VIVAnews - Lemahnya Peraturan Menteri Picu Mafia Pulsa teknologi.vivanews.com/.../270104-peraturan-menteri-lemah-picu-m...1 hari yang lalu – Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 1 Tahun 2009 banyak kelemahan. - Lemahnya Peraturan Menteri Picu Mafia Pulsa.

Panja Mafia Pulsa Desak CP untuk Jujur index.okezone.com/read/.../panja-mafia-pulsa-desak-cp-untuk-jujur1 hari yang lalu – Berita, Dan Informasi Online Indonesia Seputar Komputer, Server, Software, Hardware, Release, Beta, Hp, Handphone, Telepon, Telephone, ...

Panja Mafia Pulsa undang Kabareskrim dan Jampidum www.soloposfm.com/.../panja-mafia-pulsa-undang-kabareskrim-dan-...15 jam yang lalu – Jakarta [SPFM], Panja Mafia Pulsa Komisi I DPR hari ini, Rabu (7/12) mengundang Kabareskrim dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ...

Mafia Pulsa RBT - Tribunnews.com www.tribunnews.com › Tribunners › Budaya8 Nov 2011 – Disini penulis mencoba menyorot soal mafia pulsa dilayanan ring back tone (RTB).

Gerakan 250.000.000 Pengguna HandPhone Menuntut Mafia Pulsa ... id-id.facebook.com/pages/...Mafia-Pulsa/279105228778345Gerakan 250.000.000 Pengguna HandPhone Menuntut Mafia Pulsa | Facebook.

Lintas Berita - Panja Mafia Pulsa Desak CP untuk Jujur www.lintasberita.com/.../panja-mafia-pulsa-desak-cp-untuk-jujur_1Panja Mafia Pulsa Desak CP untuk Jujur. Ilustrasi (Foto: dok okezone) JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Yoris Raweyai mendesak asosiasi content provider ...

DPR bentuk Panja mafia pulsa www.waspada.co.id/index.php?option...mafia-pulsa...22 Okt 2011 – "Kami Komisi I telah membentuk Panja Mafia Pulsa untuk tuntaskan kasus pencurian pulsa ini," kata anggota Komisi I DPR Max Sopacua, hari ...

Media Indonesia - BRTI Diduga Terlibat Mafia Pulsa www.mediaindonesia.com/.../-BRTI-Diduga-Terlibat... - Amerika Serikat28 Nov 2011 – JAKARTA--MICOM: Hingga sekrang, Panitia Kerja (Panja) mafia pulsa Komisi I DPR RI melakukan rapat internal tertutup membahas langkah ...

Artikel Mafia Pulsa @ hefamily.org www.hefamily.org/news/artikel-mafia-pulsa.htmlDiscover the latest info about artikel mafia pulsa and read our other article related to artikel mafia pulsa, at Blog Berita Terkini.

imma - Panja Mafia Pulsa imma.mobi/berita-terkini/105-panja-mafia-pulsa.html2 Nov 2011 – IMMA Indonesian Mobile Multimedia Association, menaungi para pelaku industri multimedia, namun juga kepentingan regulator dan ...

detakriau.com : Panja Mafia Pulsa Mulai Bekerja, Thifatul Sembiring ... www.detakriau.com/read-1483-2011-11-29-panja-mafia-pulsa-mulai...29 Nov 2011 – JAKARTA (detakriau.com) - Mulai hari Kamis besok, tepatnya pada tanggal 1 Desember 2011. Panja Pencurian Pulsa bentukan Komisi I DPR ...

Panja Mafia Pulsa siap bekerja setelah reses - Bisnis.com www.bisnis.com › Bisnis & Investasi › Telekomunikasi23 Okt 2011 – JAKARTA: Komisi I DPR akhirnya secara resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Mafia Pulsa setelah DPR memanggil pihak penyedia Ring ...

Komisi I bentuk panja mafia pulsa - AntaraNews.com www.antaranews.com/berita/.../komisi-i-bentuk-panja-mafia-pulsa26 Okt 2011 – ANTARAnews.com - Anggota Komisi I DPR RI Ahmed Zaki Iskandar mengemukakan bahwa DPR tengah menyiapkan pembentukkan panitia ...

Pelita Online - Panja Mafia Pulsa Akhirnya Dibentuk www.pelitaonline.com/read/.../panja-mafia-pulsa-akhirnya-dibentuk/21 Okt 2011 – "Kalau yang lain ada Mafia Pemilu, Mafia Pajak, di komisi I sudah terbentuk Panja Mafia Pulsa. Setelah kita melakukan rapat dengan para ...

Komisi I Bentuk Panja Mafia Pulsa | Lihat foto - Yahoo! id.berita.yahoo.com/.../komisi-bentuk-panja-mafia-pulsa-foto-08322...Lihat foto Komisi I Bentuk Panja Mafia Pulsa di Yahoo!. Lihat foto Komisi I Bentuk Panja Mafia Pulsa dan lainnya di galeri foto kami.

Skandal Mafia Pulsa Ditarik ke Mabes Polri - Kementerian ... kominfo.go.id/.../Skandal+Mafia+Pulsa+Ditarik+ke+Mabes+Polri+26 Okt 2011 – POLISI menindaklanjuti langkah Komisi I DPR yang membentuk Panitia Kerja (Panja) Mafia Pulsa. Guna mengefektifkan penyelidikan, Polda ...

Kejar Mafia Pulsa, Komisi I DPR Bentuk Panja techno.okezone.com/.../kejar-mafia-pulsa-komisi-i-dpr-bentuk-panja26 Okt 2011 – JAKARTA - Komisi I DPR memutuskan membentuk Panitia kerja Mafia Pulsa untuk mengusut kasus sedot pulsa melalui layanan SMS premium ...

DPR Bentuk Panja Mafia Pulsa | matanews.com matanews.com/2011/10/21/dpr-bentuk-panja-mafia-pulsa/21 Okt 2011 – KOMISI I DPR membentuk Panja Mafia Pulsa. Panja akan mulai efektif bekerja pasca reses DPR, pertengahan bulan November mendatang.

Launching Penjahat Baru: Mafia Pulsa! teknologi.kompasiana.com/.../launching-penjahat-baru-mafia-pulsa/16 Okt 2011 – Apa memang ada jaringan Mafia Pulsa dibalik maraknya sedot pulsa lewat sms layanan berhadiah tersebut. Kalau memang benar, satu lagi ...

Para PNS muda diduga mencuci uang miliaran ini ke rekening istri dan anak-anak mereka.

Modus Rekening Gendut PNS Muda

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap 10 pegawai negeri sipil (PNS) muda yang memiliki rekening miliaran rupiah. Untuk PNS golongan III B sampai IV, rekening ini dinilai tak wajar. Bagaimana modus para PNS muda ini menggendutkan rekening mereka?

Wakil Kepala PPATK Agus Agus Santoso menjelaskan para PNS muda ini sangat potensial, dan duduk di kursi strategis di pemerintahan, seperti bendahara.

Ketidakwajaran terlihat dari angka di rekening itu tak sejalan dengan pendapatan yang diperoleh para PNS. "Sebagai contoh, misalnya seorang pegawai gaji satu bulan katakanlah Rp3 juta. Kemudian dia dapat tiap bulan Rp10 juta atau Rp25 juta tentu tidak wajar. Apalagi kalau dia punya simpanan begitu banyak sampai miliaran. Itu sudah tidak jelas," kata Agus.

Agus pun membeberkan modus operandi para PNS muda ini untuk menggemukkan rekening mereka. Pengumpulan pundi rupiah yang mencurigakan ini banyak terjadi di akhir anggaran. Praktik ini banyak dilakukan bendaharawan.

"Saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik, misalnya di akhir tahun banyak praktik di kalangan bendaharawan memindahkan ke rekening pribadi," ujarnya.

Bagaimana PNS bisa leluasa memindahkan uang negara ke rekening pribadi, "Itu karena sistem pengelolaan keuangan negara."

Misalnya untuk tahun anggaran 2011, pada 18 Desember masih ada proyek berjalan, dan nanti baru ada lagi Februari tahun berikutnya. "Lalu dari pertengahan Desember sampai Februari bagaimana, akhirnya mereka ambil jalan pintas menyiasati sistem dengan cara memindahkan ke rekening pribadi. Kalau dipindahkan ke rekening pribadi kan salah," ujarnya.

"Uang negara dipindahkan ke rekening pribadi itu salahnya double-double. Dari uang negara ke pribadi itu korupsi. Kedua, bunganya ke mana. Ketiga, kalau dia meninggal kena hukum perdata menjadi warisan."

Agus mewanti-wanti pejabat pemerintah untuk awas melihat kelakuan anak buah yang tiba-tiba kaya dengan gaya hidup mewah. "Ini harus jadi perhatian."

Meski demikian, Agus enggan menyebut instansi asal 10 PNS muda yang telah dilaporkan ke KPK dan penegak hukum itu. "Kami tidak bisa memberikan detail yang penting PPATK sudah melontarkan isunya. Ini sebetulnya tidak usah bilang data dari PPATK. Kita lihat aja sehari-hari," ujarnya.

Untuk menghapus jejak, para PNS muda diduga mencuci uang miliaran ini ke rekening istri dan anak-anak mereka. Agus mencontohkan sang istri kemudian memecah ke anak mereka yang baru berusia 5 bulan. "Anaknya sudah diasuransi Rp2 miliar, lalu anaknya yang 5 tahun juga diasuransikan pendidikan Rp5 miliar. Uang itu juga dikirim ke ibu mertuanya."

Proyek ujung tahun

Fakta yang diungkap Agus sejalan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar. Dia mengakui PNS yang memiliki rekening gendut cenderung masih muda. Sebab, pimpinan proyek biasanya diserahkan kepada pada pegawai golongan bawah.

"Memang pimpro itu cenderung muda, karena mereka golongan IIIA dan IIIB," kata Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar.

Menurut dia, PPATK menemukan kembali 10 kasus penyelewengan anggaran selain 1.800 laporan yang telah dilaporkan sebelumnya. Penyelewengan dana anggaran ini dapat terjadi karena proses tender proyek yang kerap terjadi pada akhir tahun. Untuk itu, pemerintah akan memperbaiki sistem tender di tiap kementerian/lembaga.

"Soal proyek di ujung tahun, saya berkali-kali berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait untuk mengkaji kembali aturan yang memperbolehkan mereka tender di awal tahun, atau sebelum akhir tahun agar waktu kerja lebih panjang. Memang tak mudah, tapi lebih bagus dibereskan di depan. Itu salah satu cara memperkecil penyalahgunaan dan korupsi," jelasnya.

Kepemilikan rekening gendut oleh PNS muda ini mendapat perhatian dari Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Menurutnya, permasalahan ini cukup serius dan harus dituntaskan. "Saya kira agak serius, supaya diungkap," kata Mahfud.

"Kalau PNS-nya mendapatkan itu dengan wajar tidak apa-apa. Tetapi harus diungkap bagaimana seorang PNS golongan III atau bahkan golongan IV sekalipun punya harta ratusan miliar, itu nggak masuk akal."

Mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan yang perlu diungkap adalah dugaan apakah mereka memanfaatkan dana negara. "Karena sebenarnya masalah kita itu birokrasi yang sangat bermasalah," ujarnya.

Dia menyarankan agar PPATK melaporkan indikasi uang itu dari mana, kemudian jika sudah diketahui akan mudah mencari bagaimana bisa ada uang seperti itu. "PPATK tak boleh menyebut itu secara samar-samar, dilaporkan saja daftarnya. Kemudian diseleksi lagi mana yang benar-benar bermasalah. Sehingga ini menjadi jelas," katanya.

Dia menambahkan karena inspektor pengawasan tak bekerja dan maka PPATK harus bekerja keras. "Menurut saya ini serius untuk pemberantasan korupsi," ujar Mahfud.(np) • VIVAnews

BERITA TERKAIT

Modus Rekening Gendut PNS Muda
Vivanews - Dia mengakui PNS yang memiliki rekening gendut cenderung masih muda. Sebab, pimpinan proyek biasanya diserahkan kepada pada pegawai golongan bawah. ...Ditemukan 194 artikel yang sesuai
PNS Muda Rekening Gendut Biasa Pimpin Proyek

Vivanews - Ditemukan 27 artikel yang sesuai
Pemerintah Gencar Atasi Rekening Gendut PNS

Tribunnews - Ditemukan 17 artikel yang sesuai
Ketua DPR Minta PPATK Buktikan Rekening Gendut PNS Muda
news.okezone.com › Polhukam – Ketua DPR Marzuki Alie menyarankan agar penegak hukum membuktikan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ...


detikNews : PNS Muda Punya Rekening Gendut, JK: Kali Saja Dia ...
www.detiknews.com/.../pns-muda-punya-rekening-gendut-jk-kali-saj...5 jam yang lalu – Mantan Wapres Jusuf Kalla berpendapat tidak semua orang yang memiliki rekening miliaran rupiah korupsi. Untuk itu, JK meminta turun ...

VIVAnews - KPK Janji Usut "Rekening Gendut" PNS Muda
nasional.vivanews.com/.../270255-kpk-janji-usut-rekening-gendut-p... – KPK akan mempelajari dulu temuan PPATK soal "rekening gendut" PNS muda. - KPK Janji Usut "Rekening Gendut" PNS Muda.

KPK Sinyalir Rekening 'Gendut' PNS Muda Libatkan Atasan ...
www.republika.co.id › Nasional › Umum– REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) ...

'PNS Rekening Gendut' Dinilai tidak Bermain Sendiri | Republika ...
www.republika.co.id › Nasional › Umum – REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening gemuk PNS berindikasi ...

TERPOPULER BISNIS - PNS Muda Rekening Gendut Biasa Pimpin ...
inagist.com/VIVAnews/144538103024074752/1 jam yang lalu – TERPOPULER BISNIS - PNS Muda Rekening Gendut Biasa Pimpin Proyek http://t.co/gqlMjCfc by VIVAnews 144538103024074752.

Banyak PNS III A Korupsi hingga Rp 20 Miliar? Bencana! - Yahoo!
id.berita.yahoo.com/banyak-pns-iii-korupsi-hingga-rp-20-miliar-191...4 jam yang lalu – Selain PNS muda yang memiliki rekening gendut yang harus di telusuri, Sistem yang ada di negara kita juga harus diperbaiki. Sekedar contoh. ...

Marzuki Alie : Tangkap PNS Muda Pemilik Rekening Gendut - Yahoo!
id.berita.yahoo.com/marzuki-alie-tangkap-pns-muda-pemilik-rekeni...3 jam yang lalu – Baca 'Marzuki Alie : Tangkap PNS Muda Pemilik Rekening Gendut' di Yahoo!. TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPR, Marzuki Alie meminta ...

Liputan6.com :: Berita - PPATK Telusuri Rekening Gendut PNS
berita.liputan6.com/hukrim/.../ppatk-telusuri-rekening-gendut-pns1 hari yang lalu – Liputan6.com merupakan situs berita aktual, tajam, erpercaya yang dimiliki SCTV.

Menpan soroti rekening gendut PNS - AntaraNews.com
www.antaranews.com/berita/.../menpan-soroti-rekening-gendut-pns1 hari yang lalu – ANTARAnews.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Azwar Abubakar menilai, adanya temuan soal rekening gendut ...


PNS Pemilik Rekening Gendut Harus Diproses - KOMPAS.com
nasional.kompas.com/.../PNS.Pemilik.Rekening.Gendut.Harus.Dipros...14 jam yang lalu – Penegak hukum harus memproses tindak pidana dari para pegawai negeri sipil pemilik rekening miliaran rupiah.

KPK Janji Tindaklanjuti Kasus Rekening Gendut PNS - Tribunnews ...
www.tribunnews.com › Nasional › Umum13 jam yang lalu – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas menjamin pihaknya akan melakukan pengusutan terkait dengan temuan.

3 Cara Bambang Widjojanto Usut Rekening Gendut PNS
news.okezone.com › Polhukam – Kalau 3 in 1 ini berjalan, itu menarik, kita bisa mengontrol yang berkaitan dengan kekayaan. Orang itu kaya boleh, asal sesuai.

VIVAnews - Modus Rekening Gendut PNS Muda
fokus.vivanews.com/.../270340-gemukkan-rekening--ini-cara-pns-m...12 jam yang lalu – Para PNS muda diduga mencuci uang miliaran ini ke rekening istri dan anak-anak mereka. - Modus Rekening Gendut PNS Muda.

KPK akan telusuri temuan rekening gendut PNS - Bisnis.com
www.bisnis.com › Nasional › HukumSebelumnya PPATK menemukan rekening gendut pada rekening lebih dari sepuluh PNS muda dengan kisaran usia 28 tahun hingga 38 tahunn. Jumlahnya ...

Rekening Gendut PNS Harus Dibongkar..! - detikForum
forum.detik.com › Politik & Peristiwa › Politik1 hari yang lalu – FENOMENA INDONESIA Rekening Bayi Milyaran dan PNS muda punya tabungan fantastis Politik.

KPK akan Usut Rekening Gendut PNS Muda
metrotvnews.com/read/news/2011/12/...Rekening-Gendut-PNS...-/314 jam yang lalu – KPK akan Usut Rekening Gendut PNS Muda Sosbud / Rabu, 7 Desember 2011 13:14 WIB. Tweet. Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi ...

Tempo.co - Teten: Fenomena Gayus dalam Rekening Gendut PNS
www.tempo.co/.../Teten-Fenomena-Gayus-dalam-Rekening-Gendut-...1 hari yang lalu – Teten: Fenomena Gayus dalam Rekening Gendut PNS. Besar Kecil Normal. TEMPO.CO, Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) ...

Inilah Cara PNS Muda Miliki Rekening Gendut - nasional.inilah.com
nasional.inilah.com/.../inilah-cara-pns-muda-miliki-rekening-gendut1 jam yang lalu – Akhir tahun atau penutupan anggaran ternyata menjadi waktu untuk 'panen' bagi PNS muda yang ditemukan memiliki rekening tak wajar ...

KPK Siap Tindaklanjuti Rekening Gendut PNS Muda
suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/12/06/103584 – JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis ...