Yudhoyono ‘abused power’
Author: By PHILIP DORLING
Date: 11/03/2011
Words: 626
Source: AGE Publication: The Age
Section: News
Page: 1
SECRET US diplomatic cables have implicated Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono in substantial corruption and abuse of power, puncturing his reputation as a political cleanskin and reformer.
The cables say Mr Yudhoyono has personally intervened to influence prosecutors and judges to protect corrupt political figures and pressure his adversaries, while using the Indonesian intelligence service to spy on political rivals and, at least once, a senior minister in his own government.
They also detail how Mr Yudhoyono’s former vice-president reportedly paid millions of dollars to buy control of Indonesia’s largest political party, and accuse the President’s wife and her family of seeking to enrich themselves through their political connections.
The revelations come as Indonesian Vice-President Boediono visits Canberra today for talks with acting Prime Minister Wayne Swan and discussions with officials on administrative change to reform Indonesia’s corrupt bureaucracy.
The US diplomatic reports obtained by WikiLeaks and provided exclusively to The Age say that soon after becoming President in 2004, Mr Yudhoyono intervened in the case of Taufik Kiemas, the husband of former president Megawati Sukarnoputri.
Mr Taufik reportedly had used his continuing control of his wife’s Indonesian Democratic Party, then the second largest party in Indonesia’s Parliament, to broker protection from prosecution for what the US diplomats described as “legendary corruption during his wife’s tenure”.
In December 2004, the US embassy in Jakarta reported that one of its most valued political informants, senior presidential adviser T.B. Silalahi, had advised that then assistant attorney-general Hendarman Supandji, who was leading the new government’s anti-corruption campaign, had gathered “sufficient evidence of the corruption of former first gentleman Taufik Kiemas to warrant Taufik’s arrest”.
But Mr Silalhi, one of Mr Yudhoyono’s closest political confidants, told the US embassy the President “had personally instructed Hendarman not to pursue a case against Taufik”.
No legal proceedings were brought against Mr Taufik, an influential political figure who now serves as speaker of the People’s Consultative Assembly, a largely ceremonial body representing members of parliament.
The US embassy also reported that then vice-president Jusuf Kalla allegedly paid “enormous bribes” to win the chairmanship of Golkar, Indonesia’s largest party, during a December 2004 party congress.
The President’s wife and relatives feature prominently in the US embassy’s political reporting, with American diplomats highlighting efforts of the President’s family “particularly first lady Kristiani Herawati . . . to profit financially from its political position”. As early as 2006 the embassy commented to Washington that “first lady Kristiani Herawati is increasingly seeking to profit personally by acting as a broker or facilitator for business ventures . . . Numerous contacts also tell us that Kristiani’s family members have begun establishing companies in order to commercialise their family’s influence.”
Highlighting the first lady’s behind-the-scenes-influence, the embassy described her as “a cabinet of one” and “the President’s undisputed top adviser”.
Other leaked cables indicate Mr Yudhoyono has used the Indonesian State Intelligence Agency (BIN) to spy on his political allies and opponents.
According to a senior Indonesian intelligence officer, Mr Yudhoyono directed BIN chief Syamsir Siregar to instruct his officers to conduct surveillance on one of the most senior cabinet ministers, State Secretary Yusril Mahendra, while he made a secret trip to Singapore to meet Chinese businessmen.
The President also reportedly tasked BIN to spy on rival presidential candidates. Mr Silalah told US diplomats Mr Yudhoyono “shared the most sensitive BIN reporting on political matters only with himself and Cabinet Secretary Sudi Silalahi”.
Although Mr Yudhoyono won a big victory in the 2009 election, US envoys quickly concluded he was running out of political puff. After political controversies through late 2009 and into last year led to his popularity taking a sharp fall, the embassy said the President was increasingly “paralysed”. “Unwilling to risk alienating segments of the Parliament, media, bureaucracy and civil society, Yudhoyono has slowed reforms,” it said.
==
BERITA UTAMA THE AGE (AUSTRALIA) "YUDHOYONO MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN"
Kawat rahasia diplomat Amerika Serikat mengait-ngaitkan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan kasus korupsi besar dan penyalahgunaan kekuasaan, telah menusuk reputasinya sebagai seorang politisi yang bersih dan reformis.
Kawat tersebut mengatakan Presiden Yudhoyono secara pribadi telah ikut campur tangan untuk mempengaruhi jaksa dan hakim dalam melindungi tokoh politik yang korup dan menekan lawan, sementara itu juga menggunakan layanan intelijen Indonesia untuk memata-matai saingan politik dan, setidaknya sekali, seorang menteri senior dalam pemerintahan sendiri.
Mereka juga merinci bagaimana mantan wakil dari Presiden Yudhoyono dilaporkan telah membayar jutaan dolar untuk menyuap partai politik terbesar di Indonesia, dan menuduh istri Presiden dan keluarganya berusaha memperkaya diri melalui koneksi politik mereka.
Pengungkapan rahasia manakala Wakil Presiden Indonesia Boediono berkunjung ke Canberra hari ini untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Wayne Swan dan melakukan diskusi dengan beberapa pejabat menyangkut perubahan administratif untuk reformasi birokrasi Indonesia yang korup.
Laporan diplomatik AS ini diperoleh WikiLeaks dan disediakan khusus untuk The Age mengatakan bahwa segera setelah menjadi Presiden pada tahun 2004, Presiden Yudhoyono campur tangan dalam kasus Taufik Kiemas, suami mantan presiden Megawati Sukarnoputri.
Bapak Taufik yang dilaporkan telah meneruskan kendalinya atas partai isterinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai partai terbesar kedua di parlemen Indonesia, untuk berlindung dari penuntutan untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai "korupsi legendaris selama masa istrinya menjabat".
Pada bulan Desember 2004, kedutaan AS di Jakarta melaporkan bahwa salah satu informan politik yang dipercaya, penasehat senior presiden TB Silalahi menyarankan yang kemudian jaksa agung muda Hendarman Supandji, yang memimpin kampanye anti-korupsi pemerintahan baru, telah mengumpulkan "bukti tindakan korupsi mantan first gentlemanTaufik Kiemas guna mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Taufik".
Tapi TB Silalahi, salah seorang politisi terdekat kepercayaan SBY, mengatakan kepada kedutaan AS Presiden "secara pribadi telah memerintahkan Hendarman tidak melanjutkan kasus melawan Taufik".
Tidak ada proses hukum yang diajukan terhadap Taufik, seorang tokoh politik berpengaruh yang sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, suatu lembaga terbesar yang merupakan anggota parlemen.
Kedutaan AS juga melaporkan bahwa kemudian wakil presiden Jusuf Kalla dituduh membayar "suap besar" untuk memenangkan kepemimpinan di Partai Golkar, partai terbesar di Indonesia, saat kongres partai Desember 2004.
Istri Presiden dan kerabat digambarkan secara menonjol dalam laporan politik kedutaan AS, di mana diplomat Amerika menyoroti upaya keluarga Presiden "terutama wanita pertama Kristiani Herawati. . . untuk mendapatkan keuntungan finansial dari posisi politiknya ". Pada awal 2006 kedutaan berkomentar ke Washington bahwa "wanita pertama (first lady) Kristiani Herawati semakin berusaha untuk meraih keuntungan pribadi dengan bertindak sebagai broker atau fasilitator untuk usaha bisnis. . . banyak kontak juga memberitahu kami bahwa anggota keluarga Kristiani itu telah mendirikan perusahaan-perusahaan dalam rangka mengomersiliasikan pengaruh keluarga mereka. "
Menyoroti latar belakang pengaruh wanita pertama (first lady) itu , kedutaan menggambarkan dirinya sebagai "kabinet satu" dan "penasihat presiden yang tak terbantahkan ".
Bocoran kawat lainnya menyebutkan Presiden Yudhoyono telah memanfaatkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memata-matai sekutu dan lawan politiknya.
Menurut seorang pejabat intelijen senior Indonesia, Yudhoyono mengarahkan kepala BIN Syamsir Siregar untuk menginstruksikan bawahannya untuk memata-matai salah satu menteri kabinet paling senior, Sekretaris Negara Yusril Mahendra, ketika ia melakukan perjalanan rahasia ke Singapura untuk bertemu pengusaha China.
Presiden juga dilaporkan menugaskan BIN untuk memata-matai calon presiden saingan. Mr Silalah mengatakan kepada diplomat AS Presiden Yudhoyono "berbagi laporan politik paling rahasia dari BIN hanya untuk dirinya sendiri dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi".
Meskipun Presiden Yudhoyono meraih kemenangan besar dalam pemilu 2009, utusan AS dengan cepat menyimpulkan ia kehabisan hembusan politik. Setelah kontroversi politik pada akhir tahun 2009 hingga tahun lalu menyebabkan popularitasnya merosot tajam, kedutaan mengatakan Presiden semakin "lumpuh". "Tidak mau mengambil risiko disisihkan kelompok Parlemen, media, birokrasi dan masyarakat sipil, Yudhoyono menjadi lambat melakukan reformasi," katanya.
